MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
Pengelolaan FLPP oleh BP Tapera selaku OIP akan memberikan nilai tambah berupa konsolidasi kebijakan pembiayaan perumahan, Integrasi program perumahan, Perlindungan hukum, dan variasi instrumen investasi.
Adi Setianto menambahkan, saat ini BP Tapera terus bekerja sama dengan berbagai pihak seperti, Perbankan selaku Bank Pelaksana, Pengembang, Lembaga Pembiayaan, hingga Pemerintah Daerah (Pemda) agar penyaluran pembiayaan perumahan FLPP tepat sasaran.
Selain itu, BP Tapera akan terus memberikan literasi kepada masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bahwa layanan FLPP tetap berjalan normal sebagaimana yang dijalankan oleh BLU PPDPP (Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan).
Menurut Adi, selama ini demand akan kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah pertama jauh lebih besar dari supply, jadi kita awali dengan Pembiayaan Perumahan Tapera. Program Tapera tersedia khususnya bagi PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin memiliki rumah pertama sehingga ragam sumber pembiayaan atas demand perumahan dapat lebih maksimal.
Adi Setianto juga mengungkapkan, perpindahan layanan FLPP dari PPDPP ke BP Tapera merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan program pembiayaan. BP Tapera diharapkan mampu menjadi penyedia layanan satu pintu atas kebutuhan sumber dana pembiayaan murah dan terjangkau.
Selama ini berbagai dukungan fiskal untuk sektor perumahan telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan, baik melalui insentif perpajakan, skema belanja K/L, subsidi, Dana Alokasi Khusus Fisik Perumahan, Dana Bergulir (FLPP), dan Penyertaan Modal Negara kepada BUMN/Badan. Sejak tahun 2015, alokasi APBN untuk berbagai skema di atas terus mengalami peningkatan, yaitu: Rp13,330 miliar tahun 2015, Rp15,255 miliar tahun 2016, Rp18,097 miliar tahun 2017, Rp8,532 miliar tahun 2018, Rp18,813 miliar tahun 2019, Rp24,196 miliar tahun 2020, dan Rp33,471 miliar tahun 2021.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)