5 Rencana Kerjasama Indonesia-OECD, dari Energi Bersih hingga UMKM

JAKARTA - Penguatan kemitraan Indonesia dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk Presidensi G20 Indonesia menjadi pembahasan utama antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dalam diskusi secara virtual.

Dalam pertemuan tersebut, OECD dan Pemerintah Indonesia melakukan penjajakan mengenai area dan bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dimanfaatkan guna pencapaian tujuan Presidensi G20 Indonesia. Adapun dari pembahasan ini, OECD menyampaikan beberapa usulan kerjasama yang dapat menjadi perhatian pada 5 area, antara lain skema pembiayaan campuran (blended finance), investasi bersih dan energi bersih, kerangka inklusif dalam perpajakan karbon, fasilitasi untuk mobilitas yang aman, serta forum antara G20 dan OECD yang membahas kebijakan UMKM.

Baca Juga: Kartu Prakerja Terbukti Tingkatkan Skill Orang RI

Sejalan dengan 3 agenda utama Presidensi G20 Indonesia dalam memperkuat arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi, Menko Airlangga juga menyampaikan pentingnya kerja sama Pemerintah Indonesia dan OECD.

“Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan OECD perlu didorong agar menghasilkan deliverables yang konkret. Baik dalam kerangka Presidensi G20 Indonesia, maupun dalam upaya pemulihan global pasca pandemi,” ujar Menko Airlangga, Jumat (18/2/2022).

Baca Juga: Hore! Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 23 Dibuka Hari Ini dengan Kuota 500.000

Menko Airlangga mengungkapkan keterbukaan Pemerintah Indonesia terhadap area yang diusulkan oleh OECD. Adapun beberapa area seperti blended finance, mobilitas dalam masa pandemi baik bagi pebisnis maupun wisatawan, ketenagakerjaan, dan UMKM perlu digarisbawahi sebagai topik kerja sama utama pada Sherpa Track.