Hadapi Kenaikan Harga Komoditas Energi dan Pangan Global, Pemerintah Pertebal Bansos hingga Kredit Usaha Rakyat

JAKARTA - Respon cepat dan sinergi yang baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta seluruh stakeholders dalam mengendalikan pandemi telah menjadikan Indonesia memiliki landasan ekonomi yang baik dan berhasil tumbuh sebesar 3,69% (yoy) pada tahun 2021.

Respon cepat ini kembali memperkuat momentum pemulihan ekonomi nasional sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang pemulihan ekonominya telah mencapai tingkat sebelum pandemi.

Penguatan sinergi dan koordinasi dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional terus dilakukan oleh Pemerintah, sekaligus sebagai bagian dari upaya mencapai target-target pembangunan yang berkualitas dan inklusif.

“Income per kapita yang sempat turun, kini bisa kembali ke USD 4,350. Sinyal pemulihan juga terlihat dari berbagai index di berbagai daerah,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DKI Jakarta Tahun 2023 yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (14/04/2022).

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang bisa kembali ke negara berpendapatan menengah atas. “Beberapa hal terkait dengan PMI juga masih di atas 51,3. Kita juga tahu bahwa selama Covid-19, dana pihak ke 3 yaitu dana masyarakat yang disimpan di perbankan mencapai double digit sehingga kapasitas perbankan kita cukup,” tambah Menko Airlangga.

Terkait dengan tantangan global yang terjadi akibat kondisi geopolitik antara Rusia dan Ukraina, Menko Airlangga mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi mendapatkan pemasukan dari ekspor komoditas.

Hal ini dikarenakan beberapa harga komoditas terus meningkat seperti batu bara, tembaga, gas alam, CPO, dan nikel. Selain itu, Pemerintah juga tengah memitigasi resiko yang dihadapi akibat kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang terjadi akibat kondisi geopolitik tersebut.

Terkait dengan peredaman inflasi, Menko Airlangga mengatakan bahwa Pemerintah mendorong agar proses distribusi komoditas bisa berjalan dengan baik dan Pemerintah Daerah diharapkan turut serta dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mengontrol inflasi.