"Tapi kalau pengusaha tidak mau ikuti saran untuk kepentingan rakyat, maka pemerintah punya cara sendiri. Pemerintah tidak boleh sewenang-wenang kepada pengusaha, tapi pengusaha juga harus tertib, jangan mengatur pemerintah," tegasnya.
Bahlil juga menandaskan bahwa kelangkaan minyak goreng tidak ada kaitannya dengan usaha mengumpulkan dana logistik politik.
"Itu tidak benar, mohon kita memberikan statement yang baik," pungkasnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)