Ekspor Dilarang, RI Bakal Kebanjiran Minyak Goreng?

JAKARTA - Pemerintah resmi melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai hari ini. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memperkirakan, manfaat bagi kinerja industri pengolahan kelapa sawit dalam negeri cukup signifikan karena adanya kebijakan tersebut.

“Porsi minyak goreng yang awalnya dialokasikan untuk ekspor akan dialihkan untuk memenuhi pasar dalam negeri sehingga ketersediaan minyak goreng menjadi meningkat,” jelas Menperin di Jakarta, Kamis (28/4/2022).

Dia menuturkan, larangan ini tepat karena bisa mendorong distribusi minyak goreng curah subsidi lebih cepat sampai di tangan masyarakat. Dengan begitu, diharapkan tak ada lagi keluhan tidak dapat minyak goreng atau harganya belum terjangkau.

“Pelarangan ekspor yang diarahkan Presiden ini merupakan upaya untuk menyediakan pasokan minyak goreng di dalam negeri, khususnya implementasi program minyak goreng curah bersubsidi,” ujar Menperin.

Baca Juga: Ingat! Mulai Hari Ini Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dilarang

Kemenperin mencatat bahwa pada tahun 2021, ekspor RBD Palm Olein (Refined Bleached Deodorized Palm Olein) atau Minyak Goreng sawit mencapai 12,7 Juta ton, sedangkan ekspor CPO (Crude Palm Oil) mencapai 2,5 Juta ton, dan ekspor RPO (Refined Palm Oil) mencapai 7,5 Juta ton.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan alasannya melakukan pelarangan ekspor minyak goreng semata-mata untuk menambah pasokan dalam negeri.

"Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi produksi hasil panen petani yang tak terserap. Namun, tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah," kata Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (27/4/2022) malam.