RI Larang Ekspor CPO dan Minyak Goreng, Masalah Langsung Beres?

JAKARTA - Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal miris dengan kebijakan pemerintah soal larangan ekspor minyak goreng.

Dia mengatakan, belum genap satu hari setelah pengumuman larangan ekspor bahan baku minyak goreng (migor) dan minyak goreng, kini pemerintah sudah meralatnya.

Awalnya, pemerintah tidak melarang ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Melainkan yang dilarang adalah bahan baku minyak goreng atau Refined, Bleached, Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein).

 BACA JUGA:Ekspor Dilarang, RI Bakal Kebanjiran Minyak Goreng?

Namun, sekejap kebijakan berubah lagi. Pemerintah akhirnya melarang semua produk sawit, baik minyak kelapa sawit (CPO), dan turunannya termasuk RPO, RBD Palm Olein, POME, dan used-cooking oil.

"Yang saya khawatirkan adalah pemerintah tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari pada kebijakan ini karena kalau yang dilarang bukan hanya RBD Palm Olein tapi juga sampai ke CPO, ini merambah ke mana-mana," ungkap Faisal saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (28/4/2022).

Dia menyebut, sangat disayangkan industri-industri lain harus kena imbas dari larangan tersebut.

"Walaupun mereka misalnya sudah menaati aturan, tapi mereka juga tetap kena sanksi. Jadi ini sanksinya mengena kepada semua, padahal minyak goreng hanya sebagian daripada turunan CPO atau hanya sekitar 40% yang masuk industri RBD Palm Olein," ucapnya.

 BACA JUGA:Jokowi Bakal Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng jika...

Lebih lanjut, Ekonom CORE ini juga khawatir kebijakan tersebut hanya alih-alih dapat mengatasi kenaikan harga minyak goreng yang pada ujungnya nanti justru menciptakan masalah baru.

"Belum lagi permasalahan dengan eksternal, dengan negara mitra dagang kita yang bergantung pada ekspor CPO dan turunan dari negara kita," pungkasnya.

(Zuhirna Wulan Dilla)