Selain itu, pihaknya juga tengah mengatur regulasi agar konglomerasi tidak mengambil porsi masyarakat lokal di lokasi wisata. Hal itu menurutnya pernah diatur saat pihaknya mengunjungi Pantai Karang Potong di Cianjur.
"Kita pikirkan UMKM-nya, kan tujuan dibangun objek wisata untuk mendongkrak perekonomian masyarakat, bukan untuk konglomerasi semata. Kami coba atur kemarin di Karang Potong. Udah oke, view oke, saya instruksikan tidak boleh menjual makanan yang sudah ada di masyarakat, artinya nanti segmen lain, biarkan di masyarakat tumbuh," tutur Benny.
Selain menyoroti soal roda ekonomi masyarakat lokal, Disparbud Jabar juga mencatat persoalan infrastruktur pendukung wisata yang masih harus diperhatikan, seperti tempat sampah, musala, hingga toilet.
"Terkadang amenitas di tempat destinasi wisata ini yang harus kita perhatikan," tegasnya.
Catatan terakhir, yakni pengaturan jumlah wisatawan yang membludak. Diakui Benny, membludaknya wisatawan di destinasi wisata tak lepas dari euforia setelah dua tahun tertahan akibat pandemi COVID-19.
"Contoh kemarin di Pangandaran, begitu padatnya area-area tempat wisata, di area pantai yang bisa dipakai berenang, sehingga memacetkan, ini disebabkan fasilitas tempat parkir yang tidak memadai," katanya.
Untuk memecahkan persoalan di Pangandaran tersebut, pihaknya bersama Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum dan Pemkab Pangandaran tengah menggodok regulasi area wisata, salah satunya membangun kantung parkir.
"Pemerintah daerah harus mempersiapkan shuttle untuk mengantarkan mereka ke area wisata," imbuhnya.
Benny menambahkan, dalam momentum libur Lebaran 2022, wisatawan yang datang ke objek wisata favorit di Jabar umumnya masih wisatawan lokal.
"Wisatawan di Jabar mulai rata mendatangi tempat-tempat wisata favorit yang ada di Tanah Pasundan," tandasnya.
(Feby Novalius)