BPKP Audit Perusahaan Sawit, Luhut: Kita Buat Negeri Ini Transparan

Nahasnya, perusahaan-perusahaan tersebut justru tidak menyetor pajak ke pemerintah.

Sebaliknya iuran justru hanya dibayarkan untuk negaranya sendiri, salah satunya Singapura.

Luhut geram, lantaran sikap perusahaan kelapa sawit yang dimaksud dinilai tidak adil.

Dia pun menyambangi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendorong audit dan investigasi sejumlah perusahaan kelapa sawit tersebut.

Jutaan hektar kelapa sawit, lanjut Luhut, harus dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa Indonesia dan bukan kepentingan bangsa lain.

"Masa kita punya jutaan hektar kelapa sawit, ada yang markasnya di luar, bayar pajak di luar (Singapura), dia enak-enak terima duit. Tidak adilkan. Masa ada yang tidak punya plasma, tinggalnya di luar lagi, adil gak?," jelasnya.

Produsen kelapa sawit di dalam negeri menjadi sorotan publik saat permasalahan minyak goreng tak kunjung selesai.

Luhut juga menegaskan perusahaan yang akan diaudit adalah perusahaan yang tidak mendukung kebijakan pemerintah terkait pengendalian harga minyak goreng.

Dia mengaku pemerintah telah memetakan nama-nama sejumlah perusahaan yang tidak mengindahkan kebijakan pemerintah.

Hanya saja dia enggan merinci perusahaan yang dimaksud.

(Zuhirna Wulan Dilla)