JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan anggaran pendidikan diawasi dengan ketat dan akurat. Dia mengatakan bahwa dalam menangani anggaran pendidikan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan dan Menteri Agama.
"Kami berkoordinasi dengan Bappenas untuk trilateral terutama dalam desain penggunaan anggaran 20% ini. Karena kita tahu fungsi pendidikan didesentralisasikan, dan menyangkut terkait P3K dan guru honorer, kami selalu menghitung secara hati-hati dan akurat terkait kebutuhan di masing-masing daerah," ujar Sri dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Senin(27/6/2022).
Jadi, sambung Sri, walaupun dalam perekrutan P3K dan termasuk di dalam pembahasan UU HKPD, pihaknya menyampaikan bahwa setiap daerah untuk pelayanan dasar dihitung secara akurat, dan itu dijadikan basis terutama untuk Dana Alokasi Umum atau DAU-nya.
"Jadi secara teoritis, seharusnya tidak ada keengganan karena tidak ada dana untuk P3K, karena itu biasanya kita hitung perkapita melihat jumlah anak-anak yang harus dilayani dan pelayanan yang harus diberikan. Kita akan terus menyempurnakan pelayanan dasar itu dan kemudian implikasinya kepada DAU, untuk keputusan rekrutmen P3K biasanya sudah ditentukan bahwa jumlah 1 juta itu sudah sejak 2019, bahkan sebelum terjadinya pandemi," ungkap Sri.