Dampak Batalnya Kenaikan UMP Jakarta dan Berkurang Rp68.000

JAKARTA - Upah minimum Jakarta 2022 dibatalkan dari Rp4.641.854 menjadi Rp4.573.845 atau turun Rp68.000. Keputusan PTUN ini pun membuat angka kemiskinan makin sulit diturunkan, serta ketimpangan antara pengusaha dan buruh, di mana pengusaha kerap mendapat insentif dari pemerintah.

Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan putusan PTUN Jakarta sebagai satu keputusan yang disesalkan.

"Jadi secara riil terjadi penurunan upah tergerus oleh inflasi. Itu artinya bisa menambah kerentanan juga dari para pekerja, bisa memperlambat daya beli dan fungsi rumah tangga," katanya, dilansir dari BBC Indonesia, Kamis (14/7/2022).

Baca Juga: UMP DKI Jakarta Berkurang Rp68 Ribu, Pekerja: Angka Itu Berarti Sekali

Menurut Bhima, ketimpangan juga semakin melebar dan angka kemiskinan juga akan susah untuk diturunkan seperti kondisi pra pandemi.

Situasi upah buruh secara umum saat ini merupakan sesuatu yang tidak adil karena perusahaan justru banyak sekali mendapat insentif dari pemerintah. Insentif fiskal dan nonfiskal.

Terakhir, pemerintah dalam waktu dekat akan memberikan insentif bagi swasta dan investor yang menanamkan modal di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Baca Juga: Kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 Dibatalkan, Pekerja Harus Kembalikan Kelebihan Bayar Gaji?

Penurunan ini berimplikasi terhadap pengurangan upah yang didapat pekerja. Pengurangan ini memiliki arti yang besar atau setara dengan ongkos transportasi kerja satu minggu.

"Angka pengurangan upah minimum Rp68.000 sangat berarti sekali," kata Siti Sa'ano Perwakilan Serikat Pekerja Nasional.

Apalagi kata Sa'ano hampir seluruh harga kebutuhan pokok naik.

"Sampai kontrakan itu naik semua untuk saat ini," katanya.