JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian Sosial (Kemensos) menjelaskan penyebab masih adanya aparatur sipil negara (ASN) yang menerima bantuan sosial (bansos).
"Kemensos harus menjelaskan ASN dan orang dari kalangan mampu namun terdaftar di Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai penerima bansos," kata Bambang Soesatyo, dikutip dari Antara, Jakarta, Selasa (2/8/2022).
Baca Juga: BLT Dana Desa Cair Rp8,6 Triliun, 84% Diterima Keluarga Petani
Kemensos yang saat ini dipimpin oleh Tri Rismaharini mengatakan terdapat sejumlah temuan terkait data penerima bansos yang dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Temuan tersebut merupakan akumulasi dari beberapa tahun sebelumnya. Selain itu, BPK juga mendapati temuan oleh perbankan senilai Rp100 miliar yang belum dikembalikan.
Baca Juga: 5 Cara Cek Hasil Pendaftaran Kartu Prakerja
Menanggapi hal itu, Mantan Ketua DPR RI meminta Kemensos untuk segera memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah publik.
Selain menunggu penjelasan dari Kemensos, Bambang mengatakan Kemensos harus segera memperbaiki dan memberikan solusi terbaik untuk jangka menengah dan panjang penyebab masih terjadinya sengkarut data penerima bansos.