MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Pemerintah harus mencari cara menjaga kuota BBM subsidi tidak jebol. Hal ini supaya subsidi BBM tidak mengalami pembengkakan hingga Rp600 triliun.
Sampai Juli 2022, Pertamina melaporkan konsumsi bahan bakar minyak jenis Pertalite telah menembus angka 16,8 juta kiloliter atau setara dengan 73,04% dari total kuota yang ditetapkan tahun ini sebesar 23 juta kiloliter. Angka konsumsi yang tinggi itu membuat kuota Pertalite hanya tersisa 6,2 juta kiloliter.
Ekonom Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan, jika upaya pembatasan konsumsi Pertalite tidak berhasil, maka kuota BBM subsidi diproyeksikan jebol paling lama pada akhir Oktober 2022.
Baca Juga: Harga Pertalite Diusulkan Naik dan Pertamax Diturunkan
Kondisi itu menimbulkan dilema bagi pemerintah yang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai bendahara negara, karena jika kuota Pertalite ditambah akan meningkatkan beban APBN untuk subsidi menjadi lebih dari Rp600 triliun.
"Namun, jika kuota Pertalite tidak ditambah bisa memicu kelangkaan BBM di berbagai SPBU yang berpotensi menyulut keresahan sosial," ujarnya, Sabtu (13/8/2022).
Menurutnya, selain memperkecil disparitas harga antara Pertalite dan Pertamax, pemerintah harus menetapkan segera Peraturan Presiden yang menegaskan bahwa Pertalite dan Solar hanya untuk sepeda motor dan kendaraan angkutan orang serta angkutan barang untuk mencegah kuota BBM bersubsidi agar tak jebol.
Baca Juga: Subdisi Energi Membengkak, Motor Jenis Ini Dilarang Beli Bensin Pertalite
Menurutnya, pembatasan yang tegas dan lugas dapat mencegah jebolnya kuota BBM subsidi tersebut.
Fahmy menilai platform MyPertamina tidak akan berhasil membatasi BBM subsidi agar tepat sasaran, bahkan justru menimbulkan ketidaktepatan sasaran dan ketidakadilan bagi konsumen yang tidak punya akses.
"Untuk mencegah jebolnya kuota BBM bersubsidi tidak bisa hanya dengan mengeluh dan mengimbau saja. Namun, perlu kebijakan tegas dan lugas yang segera diberlakukan," pungkasnya.