Harga Pertalite dan Solar Naik, Begini Tanggapan Pengusaha

Di mana ini untuk melepaskan diri dari ketergantungan tersebut memang sulit, namun tentu bukan mustahil.

"Demi kebaikan perekonomian nasional dan kesejahteraan bangsa, secara bertahap subsidi BBM harus dihilangkan. Kebijakan yang sudah dilakukan di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo sebenarnya menjadi awal yang sangat baik, karena perlu dilaksanakan konsisten," ucapnya.

Dia melanjutkan bahwa terdapat beberapa saran dan masukan yang berkaitan dengan upaya penghapusan kebijakan subsidi, alokasi anggaran subsidi BBM, mendorong produksi minyak bumi, dan peningkatan ketahanan energi.

Pertama yaitu mengembalikan aturan penetapan harga BBM sesuai dengan formula sebagaimana di atur oleh Perpres Nomor 191 tahun 2014 dimana harga biodiesel ditentukan oleh pasar yang efisien.

Karena ketakutan akan harga BBM yang berfluktuasi sehingga menyumbang pada inflasi bisa dikurangi dengan dana tabungan (semacam dana stabilisasi), on/off PPN atau pungutan khusus, kemudian harga jual eceran BBM ditetapkan berdasarkan formula perhitungan harga patokan yang, sederhana dan mencerminkan keadaan sebenarnya (koefisien berdasarkan data up to date), dan memperkecil peluang manipulasi dan pemburuan rente.

Langkah kedua yaitu pemerintah harus memberlakukan pemberian subsidi BBM yang selayaknya saja agar masyarakat bisa melakukan perubahan pola konsumsi BBM dan restrukturisasi industri perminyakan.

Ketiga yaitu setiap pengeluaran pemerintah untuk menutup perbedaan harga jual dengan harga pokok produksi dimasukkan sebagai pengeluaran subsidi.

Kemudian sesuaikan aturan hukumnya dan tegakkan hukum tersebut dengan benar.

Selanjutnya yaitu menggalakkan eksplorasi dan eksploitasi dengan rezim yang fleksibel.

Dan terakhir adalah mendorong percepatan pelaksanaan penggunaan sumber energi berkelanjutan dan ramah lingkungan (panas bumi, sinar matahari, air dan angin) dengan memperhatikan perkembangan penggunaan kendaraan listrik.

(Zuhirna Wulan Dilla)