Erick Thohir Minta DPR Rampungkan RUU BUMN, Ini Alasannya

"Memang di RUU BUMN itu salah satunya bagaimana penugasan disepakati 3 kementerian, kementerian yang menugaskan supaya kita pastikan apa tugasnya, Kementerian BUMN memastikan untuk apa rugi, Kementerian Keuangan memastikan anggarannya ada apa tidak," ungkap dia.

Erick menilai dividen yang disepakati dua kementerian menjadi solusi yang tepat. Bila dalam prosesnya terjadi perselisihan, maka pembahasan dividen harus dibawa ke meja legislatif, khususnya Komisi VI DPR untuk disahkan.

Menurutnya, langkah tersebut lebih transparan. Mengingat penetapan dividen BUMN pun harus mempertimbangkan Penyertaan Modal Negara (PMN) hingga laba bersih yang diperoleh perusahaan.

"Nah, kalau ini sinkronisasi menjadi sebuah kebijakan, disepakati dua Menteri seperti penugasan disepakati tiga Menteri, mestinya kan solutif. Tinggal di cari bagaimana kalau dispute, nah kalo dispute dikembalikan aja ke DPR, DPR yang mengetuk. Jadi kita transparan juga, jadi ada wasitnya juga, mana yang fisibel secara PMN dan Dividen. Kan program ini yang kita dorong saling memberikan solusi," tutur dia.

(Taufik Fajar)