JAKARTA - Minat investor terhadap kilang minyak dan gas (migas) belum banyak. Untuk itu, Sekretaris SKK Migas Taslim Z Yunus meminta dukungan dari Pemerintah Daerah untuk bersama-sama meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia.
Apalagi ada target pencapaian peningkatan produksi migas nasional di tahun 2030 yaitu produksi minyak 1 juta barel dan gas 12 BSCFD.
"SKK Migas terus berupaya memaksimalkan aset yang sudah ada menjadi produksi, mempercepat EOR, mengakselerasi temuan yang ada menjadi produksi dan melakukan eksplorasi yang masif. Untuk mewujudkannya maka membutuhkan dukungan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Pemerintah Daerah penghasil migas," ujarnya dalam acara Media Gathering SKK Migas di Bandung, Senin (3/10/2022).
Baca Juga: Keren! Harta Karun Terbesar Dunia Ada di Indonesia
Dia juga menjelaskan bahwa potensi migas nasional lebih didominasi oleh gas, sehingga ini menjadi tantangan bersama untuk bagaimana agar gas dapat dimanfaatkan dengan baik.
"Menggantikan peran minyak, sehingga produksi gas di Indonesia yang surplus dapat menkompensasi kekurangan minyak yang saat ini sebagaian masih impor," jelasnya.
Dia pun menambahkan kalau industri migas saat ini bersaing dengan energi terbarukan, apalagi beberapa negara di Eropa sudah menghentikan pembiayaan energi fosil.
Baca Juga: Harta Karun Terbesar Dunia Ada di Indonesia
"Seiring dengan komitmen Indonesia menuju nett zero emission sampai 2060, maka gas menjadi salah satu alternatif dalam mengisi energi transisi, sampai sumber energi bersih siap memenuhi kebutuhan energi nasional," ucapnya.
Adapun Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (APDMET) menyampaikan bahwa pihaknya memiliki aspirasi agar pengelolaan migas diamalkan sesuai dengan sila ke lima Pancasila. Di mana yang dimaksudnya adalah soal keadilan.
"Agar ada kesejahteraan bagi daerah. RK menambahkan bahwa saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Pertamina agar sumur-sumur yang sudah ditinggalkan di Jawa Barat dapat dikelola oleh daerah dengan formula ekonomi," katanya.
Dia menekankan kalau SKK Migas punya tanggung jawab agar potensi gas yang besar tersebut dapat ditindaklanjut dengan transisi konversi untuk bisa dimaksimalkan.
"Ini upaya mendorong penggunaan EBT juga harus sejalan dengan penggunaan energi gas yang lebih besar untuk mengurangi penggunaan minyak," tambahnya.
(Feby Novalius)