Menteri Basuki Minta 'Jatah' Rp12,7 Triliun ke Sri Mulyani untuk Proyek IKN 2023

JAKARTA - Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengusulkan penambahan anggaran untuk percepat pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B dan 1C di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri Basuki menjelaskan, hal tersebut diperlukan untuk mengakomodir minat investor yang meningkat pasca penjajakan pasar dilakukan pada bulan Agustus lalu.

"Kami sudah mengirimkan surat kepada Menkeu no. KU 0101-Mn/2210 perihal usulan anggaran percepatan pembangunan Ibu Kota Negara pada tahun 2023 Rp12,7 triliun," kata Menteri Basuki dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Senin (28/11/2022).

 BACA JUGA:Proyek Infrastruktur Rp15 Triliun di IKN Sudah Terbangun

Lebih lanjut Menteri Basuki menguraikan, kebutuhan dana tambahan yang diperuntukan membuat jalan akses logistik di wilayah KIPP 1B dan 1C sekaligus pembangunan rumah ASN/TNI Polri.

Menurutnya, permintaan invetasi yang masuk ke IKN Nusantara melonjak 25 kali lipat dari semula disiapkan 38 hektare menjadi 965 hektare untuk membangun beberapa fasilitas penunjang, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan dan perkantoran.

Adapun saat ini Menteri Basuki mengatakan pembangunan infrastruktur di KIPP 1B dan 1C sudah masuk proses tender, targetnya akan rampung kuartal II 2023 mendatang.

"Banyak sekali investor yang ingin mulai itu adanya di WP 1B dan 1C (KIPP) kita akan segera membuka itu, saya rencanakan itu kuartal I (selesai) sekarang sudah mulai tender, sehingga kuartal III bapak Presiden sudah bisa bawa investor," pungkasnya.

(Zuhirna Wulan Dilla)