MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Sejumlah provinsi di Sumatera telah menetapkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023. Di antaranya Kepulauan Riau, Sumatera Utara dan Aceh.
Untuk Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 sebesar Rp2.710.493 atau naik 7,45% dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.522.609.
“Ini opsi terbaik, ada tiga opsi, setelah kita pelajari dan kita bahas selama sepekan, ini opsi terbaik dan kenaikannya paling besar dibanding opsi lainnya,” kata Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, dikutip dari Antara, Selasa (29/11/2022).
Baca Juga: BEI Pantau Saham FITT, Kenaikan Harganya di Luar Kebiasaan
Salah satu pertimbangan yang diambil dalam keputusan ini, menurut Edy Rahmayadi, adalah kesulitan kabupaten/kota menyesuaikan dengan UMP baru. Sehingga, Pemprov Sumut memilih menaikkan UMP sebesar 7,45% yang dianggap paling ideal untuk situasi perekonomian Sumut saat ini.
“Kalau kita maksimalkan lagi naiknya nanti kabupaten/kota sulit menyesuaikan, misalnya Medan, kalau 6% saja kita naikkan bisa sampe Rp3.400.000 sekian UMK mereka, malah repot kita nanti, harus kita jaga semuanya,” katanya.
Baca Juga: BEI Pantau Saham WIR Asia (WIRG) Gegara Turun Tajam
Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut Baharuddin Siagian mengatakan, ini pilihan terbaik yang ada pada saat ini. Kondisi ekonomi yang masih belum stabil memberikan dampak yang cukup signifikan dalam menaikkan UMP tahun 2023.
“Kita sudah hitung, kita pelajari termasuk inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu lainnya di Sumut, inilah opsi terbaik yang bisa kita pilih untuk UMP tahun depan,” kata Baharuddin.
UMP 2023 di Aceh Naik 7,8%
Sementara itu, Pemerintah Aceh telah melakukan penyesuaian dan menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Aceh untuk 2023 sebesar Rp3,41 juta atau naik 7,8% dari tahun sebelumnya.
"Gubernur telah menetapkan penyesuaian UMP Aceh 2023 sebesar 7,8 persen, sehingga untuk 2023 UMP Aceh menjadi sebesar Rp3,41 juta," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA.
Pada 2022, UMP Aceh hanya Rp3,16 juta lebih, kemudian Pemerintah Aceh menaikkan sebesar Rp247 ribu, sehingga UMP Aceh tahun depan mencapai Rp3,41 juta per bulan.
Muhammad MTA mengatakan, keputusan kenaikan UMP Aceh tersebut setelah dilakukan rapat bersama dewan pengupahan provinsi Aceh yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, akademisi dan pakar ketenagakerjaan beberapa waktu lalu.
Sedangkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) resmi menetapkan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 naik 7,51% atau Rp229 ribu menjadi Rp3.279.194 per bulan dibanding tahun 2022 sebesar Rp3.050.172 per bulan.
"Kebijakan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepri Nomor 1354 Tahun 2022 tanggal 28 November 2022 tentang UMP Kepri Tahun 2023," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepri Mangara M Simarmata.
Penetapan UMP Kepri 2023, katanya, sudah sesuai ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, di mana gubernur wajib menetapkan UMP.
Mangara menyebut UMP Kepri 2023 diberlakukan hanya bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun. Sedangkan untuk pekerja/buruh di atas satu tahun atau lebih, berpedoman pada struktur dan skala upah yang dituangkan dalam ketentuan struktur dan skala upah untuk diberlakukan di perusahaan.
Penetapan UMP Kepri 2023 mempertimbangkan kondisi perekonomian yang tidak menentu di 2023 dan juga kondisi tingkat pengangguran terbuka di Kepri tahun 2022 masih tinggi, yaitu sebesar 8,23 persen dari data BPS bulan Agustus 2022.
Lalu untuk menyesuaikan upah pekerja harus dijaga tetap stabil sehingga perusahaan dapat bertahan dan melanjutkan usaha, maka dalam penetapan UMP Kepri 2023 turut mempertimbangkan inflasi sebesar 6,79% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,79.
"Kami harapkan semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk menghargai keputusan ini serta tetap memelihara dan meningkatkan iklim investasi yang kondusif di Kepri, sehingga kebijakan pengupahan yang telah diambil dapat menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
(Feby Novalius)