Negara Habiskan Rp547 Triliun Beli Produk Lokal, Jokowi: Ini Sangat Bagus

Hendi menegaskan bahwa upaya pembekuan dan turun tayang produk impor di sistem katalog LKPP dimaksudkan untuk memberi perlindungan pada produk dalam negeri.

“Dalam perjalanan saya di LKPP didapati beberapa isu pengadaan terkait produk dalam negeri. Pertama, beberapa rekan mengatakan mau beli produk dalam negeri harganya lebih mahal. Kedua, produk dalam negeri kadang-kadang kualitasnya kalah sama produk luar negeri,” ujarnya. 

Padahal menurutnya, isu tersebutlah yang seharusnya dijawab melalui pengadaan, karena melalui belanja pemerintah, produk dalam negeri dapat diungkit daya kompetitifnya.

“Insya Allah dengan komitmen bersama melalui APBN APBD, kita bisa memunculkan produk dalam negeri yang lebih kompetitif, baik itu terkait harga maupun kualitas dan kapasitas produksi,” tekannya.

Namun meskipun begitu, Hendi pun menegaskan bahwa dirinya tak ingin dukungan terhadap produk dalam negeri disalahgunakan oleh segelintir oknum. Untuk itu, selain menutup jalan produk impor, LKPP RI juga membekukan dan menuruntayangkan produk yang menetapkan harga tidak wajar.

Dirinya mengungkapkan upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan implementasi Inpres nomor 2 tahun 2022 yang bersih dari praktik KKN. “Sebagai contoh semula harganya sepuluh ribu, kemudian kita pantau harganya naik lebih dari 25% karena mau ada transaksi,” pungkas Hendi.

Kegiatan Rakor Monev Inpres nomor 2 tahun 2022 yang diselenggarakan oleh LKPP ini juga diikuti oleh sejumlah pejabat di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, diantaranya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menperin Agus Gumiwang, Menkop UKM Teten Masduki, MenPAN-RB Azwar Anas, Kepala BPKP Yusuf Ateh, Kepala BPS Margo Yuwono, serta Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni.

(Feby Novalius)