Menko Airlangga: Inflasi di Akhir Tahun Bisa 5,5%

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini laju inflasi Indonesia terkendali. Dengan perkembangan terakhir di angka 5,42%, dan diperkirakan pada akhir tahun mencapai angka 5,34%-5,5%.

"Angka inflasi di akhir tahun bisa berada di kisaran 5,34-5,5%. Tentu ini yang harus kita perhatikan," ujar Airlangga dalam keterangan pers secara virtual di Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Baca Juga: Begini Strategi Kemendag Kendalikan Inflasi Jelang Nataru 2023

Dari berbagai lembaga internasional, outlook untuk kondisi global diperkirakan tumbuh di kisaran 2,2-2,7%. Jadi, perekonomian Indonesia diprediksi tumbuh dua kali lipat dari prakiraan global karena adanya tensi politik, inflasi, suku bunga dan stagflasi yang masih terlihat.

"Dari segi global, 90% negara sudah meningkatkan suku bunga dan tentunya inflasi global rata-rata di 12% seperti Rusia, India 6,77%, Amerika Serikat (AS) 7,7%, Uni Eropa 10%, Inggris 11,1%, dan Jepang di 9,7%," ungkap Airlangga.

Baca Juga: Jaga Inflasi Daerah, Pemerintah Sebar Benih Bawang Merah hingga Cabai

Beberapa lembaga juga optimis bahwa di 2022 dan di 2023, untuk range pertumbuhan ekonomi Indonesia di 4,7-5,25% dari berbagai ranking.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan telah melakukan berbagai upaya dalam mengendalikan inflasi khususnya menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru).

Sebab, momen Nataru rentan terhadap peningkatan inflasi karena tingginya permintaan.

"Terkait pengendalian inflasi khusus menjalang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, kami dari Kementerian Perdagangan, 2 Desember kemarin di Semarang kebutulan bersama sama dengan Menteri BUMN sudah melaksanakan rapat koordinasi nasional mengenai persiapan hari besar keagamaan nasional khususnya menghadapi Nataru," ujar Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKP) Kemendag Kasan dalam dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflsi Daerah, Senin (5/12/2022).

Dia mengatakan, dalam rapat tersebut Kemendag menekankan bahwa upaya yang telah dilakukan di antaranya, yang pertama, mengoptimalkan APBD untuk kegiatan subsidi transportasi dan operasi pasar atau pasar murah.

(Feby Novalius)