Sementara untuk masyarakat kelas menengah ke bawah tetap diberikan bantuan sebagaimana sebelumnya dilakukan pemerintah. Seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan subsidi upah, dll.
"Itu harus tetap dilanjutkan. Karena mereka menderita kalau tidak disuport," kata Roy.
Kemudian, lanjut dia, pemerintah perlu menjaga keseimbangan kebijakan moneter, dan fiskal. Menurut Roy, beberapa poin tersebut adalah bagian dari pemerintah. Sementara bagian pelaku usaha adalah menjaga efisiensi dan efektivitas. Seperti contohnya mengkolaborasikan penjualan offline dengan online.
Di sisi lain, Roy memberi catatan untuk pemerintah di tahun 2022 ini, yakni perihal menyelesaikan tanggung jawab yang belum tuntas. Namun, terkait tanggung jawab apa yang dimaksud, Roy tidak menyebutnya secara rinci.
"Tapi kita juga tetap memberikan catatan untuk di tahun ini. Apa yang menjadi hak para peritel diharapkan dapat cepat diselesaikan oleh pemerintah," pungkasnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)