Kemenhub Minta Keselamatan Pelayaran Ditingkatkan Jelang Nataru

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Perkapalan dan Kepelautan mendorong para perusahaan pelayaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja yang semakin baik.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Arif Toha mendorong kolaborasi yang baik antara operator, regulator dan pengguna jasa agar bekerja sama dengan baik demi kelancaran dan keselamatan kegiatan pelayaran di Indonesia serta perlindungan lingkungan maritim.

“Sebentar lagi kita akan menghadapi masa libur Natal dan Tahun Baru, di mana aktifitas masyarakat menggunakan kapal, khususnya kapal penumpang akan meningkat," kata Arif dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (20/12/2022).

BACA JUGA:291 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek di H-7 Natal 2022 

Dirinya meminta kepada semua pemilik atau operator kapal penumpang untuk memastikan kapalnya selalu memenuhi aspek kelaiklautan kapal, memastikan ketepatan jadwal kapal tiba dan berangkat, tetap memerhatikan protokol kesehatan

"Serta memberikan pelayanan terbaik pada para penumpang sehingga mereka dapat menjalani pelayaran yang aman, nyaman, dan selamat sampai di tujuan," katanya.

Selain itu, Arif juga menginstruksikan jajarannya yang bertugas pada masa penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru untuk mengecek dengan sebaik-baiknya alat-alat keselamatan, tidak mudah memberikan dispensasi penambahan penumpang, dan mengecek langsung kondisi penumpang di atas kapal.

“Kita harus memanusiakan penumpang, cek langsung kondisi penumpang di atas kapal. Pastikan jumlah penumpang di atas kapal sesuai dengan manifest dan tidak ada pungli terjadi di atas kapal. Kolaborasi dan kerja sama dengan BMKG, Basarnas, dan TNI Polri juga harus dipertahankan, sehingga kecepatan respons apabila terjadi musibah dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

BACA JUGA: Jelang Libur Natal, Volume Kendaraan di Tol Meningkat 

Arif mengatakan, bahwa baik tidaknya pelayaran bergantung pada operator dan juga regulator dalam memberikan pelayanan terbaik. Setelah berhasil dalam menerapkan azas cabotage, Dirjen Arif mengajak seluruh pihak untuk tetap memilki visi ke depan, yakni beyond cabotage, di mana kapal-kapal Indonesia harus bisa memberikan pelayanan ke luar negeri.

“Mari kita memiliki rasa cinta kepada bangsa ini dengan memberikan pelayanan terbaik pada kegiatan-kegiatan eksport, sehingga baik UMKM dan pemilik usaha lain di Indonesia mampu meningkatkan kegiatan ekspornya,” kata Arif.

 

Lebih lanjut, Arif mendorong semua operator untuk mematuhi regulasi agar memenuhi semua aspek keselamatan, baik di sisi peralatan maupun manajemen sehingga jangan sampai kapal-kapal Indonesia ditahan di luar negeri.

Arif mengungkapkan, bahwa kapal berbendera Indonesia saat ini sudah memenuhi white list dalam Tokyo MoU, yang dapat diartikan kapal berbendera Indonesia dalam performa yang sangat baik sehingga dapat menambah kepercayaan dunia terhadap kapal-kapal Indonesia.

Hal ini menurutnya tidak terlepas dari kerja sama berbagai pihak, baik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai Administrator dan Negara Bendera Kapal atau Flag State dalam melakukan pengawasan kelaiklautan kapal sesuai aturan yang berlaku, baik Nasional maupun Internasional.

“Hal ini juga merupakan peran dari para pemilik kapal atau operator untuk memenuhi kebutuhan kapalnya sesuai ketentuan, serta peran dari awak kapal dalam menjaga kondisi kapal agar selalu memenuhi ketentuan kelakiklautan kapal," ujarnya.

Arif juga mendorong semua pihak untuk langsung melaporkan apabila ada pelayanan yang tidak sesuai dan pungutan-pungutan di luar ketentuan. Menurutnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berbenah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasa. Dia mengungkapkan bahwa beberapa Pelabuhan telah mendapatkan raport hijau dari KPK dan pihaknya terus berupaya melakukan pengembangan dan perbaikan di Pelabuhan-Pelabuhan lain di seluruh Indonesia.

“Kami terus mengupayakan agar seluruh Pelabuhan di Indonesia menerapkan Inaportnet sehingga seluruh kapal dan barang di Indonesia dapat dipantau pergerakannya. Hal ini juga akan dikolaborasikan dengan penerapan single billing, sehingga untuk pembayaran menggunakan cashless sehingga diharapkan dapat mengurangi adanya pungutan-pungutan liar,” terangnya.

(Dani Jumadil Akhir)