Berantas Mafia Tanah, Menteri Hadi Jamin Oknum Tentara dan Polisi Dicopot dari Jabatannya

JAKARTA - Pemberantasan mafia tanah terus dilakukan. Bahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyatakan komitmennya untuk menangkap semua mafia tanah di Indonesia.

Sebagai mantan Panglima TNI, Hadi Tjahjanto berikrar untuk tidak takut jika ada oknum baik dari tentara maupun kepolisian yang kerap menjadi backingan mafia tanah dalam memuluskan aksinya.

Baca Juga: Oknum BPN Terlibat Mafia Tanah, Menteri Hadi: Gebuk dan Sikat

"Kapolda mendukung, Kasad hingga palingma TNI mendukung, apabila ada oknum TNI atau polri itu pasti akan tiarap," ujar Hadi Tjahjanto dalam media gathering Senin (19/12/2022).

Hadi Tjahjanto mengatakan saat ini pihaknya sudah berkoordinasi kepada para petinggi di instansi militer untuk siap mengurus para anggota yang terlibat dalam praktik maupun melindungi mafia tanah.

Baca Juga: Ngeri! 5 Unsur Pejabat Ini Rawan Jadi Bagian Mafia Tanah

"Kalau tidak tiarap atau masih aktif, saya sampaikan saja bukti yang ada, pasti akan dicopot jabatannya, sehingga Saya katakan kuat sekali, dan menjadi komitmen saya untuk memberantas," lanjut Hadi Tjahjanto.

Menurut Hadi Tjahjanto setidaknya ada 5 oknum pejabat yang punya peluang untuk mendukung praktik mafia tanah selain dari unsur TNI maupun kepolisian. Mulai dari pegawai BPN, pengacara, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), oknum Camat, hingga Kepala Desa.

Menurutnya Program PTSL (pendaftaran tanah sistemtis lengkap) menjadi salah satu instrumen untuk menekan adanya praktik mafia tanah di 5 unsur pejabat tersebut. Karena bisa mempunyai kekuatan hukum dan bisa terlindungi dari Penyerobotan mafia tanah. Meskipun memang konsekuensinya harus membayar pajak ke Negara.

"Karena dengan program PTSL ini, saya yakin bahwa mafia tanah bisa kita tekan," pungkasnya.

(Feby Novalius)