MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Pemerintah berencana melanjutkan program Kartu Prakerja di tahun 2023. Namun, kabarnya skemanya akan berbeda dengan tahun ini. Salah satu perbedaannya adalah dari segi bantuan yang akan diterima peserta.
Nah, terkait hal ini, Okezone pun telah merangkum beberapa fakta skema Kartu Prakerja 2023, Sabtu (24/12/2022) sebagai berikut:
1. Perbedaan Skema Kartu Prakerja 2022 dan 2023
Pada tahun 2023, pemerintah akan melakukan penyesuaian besaran bantuan yang diterima peserta senilai Rp4,2 juta per individu dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan Rp3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei Rp100 ribu untuk 2 kali pengisian survei.
Pemerintah juga akan melakukan penyesuaian skema Program Kartu Prakerja yang sebelumnya semi bansos menjadi skema normal pada tahun 2023.
2. Fokus Program Kartu Prakerja
Program Kartu Prakerja akan lebih difokuskan pada bantuan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja, berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan insentif pasca pelatihan dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling.
“Program Kartu Prakerja akan lebih fokus pada peningkatan kompetensi angkatan kerja sebagaimana konsep awal program ini dicanangkan sebelum era pandemi Covid-19,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Cipta Kerja Airlangga Hartarto, Jakarta.
3. Skema Semi Bansos Akan Terus Dilanjutkan
Para anggota komite sepakat untuk memulai skema normal pada tahun 2023 dan akan melanjutkan skema semi bansos hingga akhir kuartal IV-2022 dengan besaran bantuan pelatihan dan insentif sama dengan sebelumnya.
“Pemerintah akan menambah anggaran sebesar Rp5 triliun dengan target 1,5 juta orang,” ungkap Airlangga.
4. Pengimplementasian Program Kartu Prakerja
Airlangga juga menuturkan bahwa Program Kartu Prakerja tersebut akan diimplementasi secara online, offline, maupun bauran serta memungkinkan bagi penerima bantuan sosial dari kementerian/lembaga lainnya seperti Kementerian Sosial, Bantuan Subsidi Upah, atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk dapat menerima manfaat dari Program Kartu Prakerja.
Terakhir, guna mendukung pelaksanaan skema normal tersebut, Komite Cipta Kerja juga meminta kerja sama dan pendampingan antara Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kepolisian Republik Indonesia dengan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja yang sudah berlangsung sejak tahun 2020 agar tetap dilanjutkan.
5. Total Penerima Kartu Prakerja 2022
Pada tahun 2022, Program Kartu Prakerja tercatat telah memberikan manfaat bagi 3,46 juta penerima dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan total penerima sejak awal pelaksanaan program mencapai 14,9 juta penerima. Berdasarkan jumlah peserta tahun 2022 tersebut, sebanyak 53,6% diantaranya berasal dari 212 kabupaten/kota target penurunan kemiskinan ekstrem serta mencakup calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).
6. Rincian Insentif Kartu Prakerja 2023
- Bantuan biaya pelatihan Rp3,5 juta.
- Insentif pasca pelatihan Rp600 ribu yang nantinya akan diberikan sebanyak satu kali.
- Insentif survei Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.
7. Inklusivitas Program Kartu Prakerja
Inklusivitas Program Kartu Prakerja telah menjangkau sekitar 3% penyandang disabilitas, 2,9% Pekerja Migran Indonesia, 47,59% penerima dari 212 Kabupaten/Kota lokus prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2020-2022, 19% berpendidikan SD atau sederajat, dan 49% perempuan. Di tahun 2022, sedikitnya sekitar Rp8,72 triliun insentif telah disalurkan.
“Yang daftar lebih dari 40 juta, yang diterima sekitar 16,4 juta. Semuanya dari 514 kabupaten/kota. Artinya, selama pandemi kita bisa melihat bahwa infrastruktur digital kita relatif merata. Dari kuota yang diberikan ke daerah-daerah itu bisa terisi, dengan demikian sifat inklusif kartu prakerja menjadi tinggi. 212 kabupaten/kota di antaranya merupakan daerah miskin, sehingga target menjangkau banyak pihak dengan teknologi digital itu bisa diwujudkan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual di Jakarta.
8. Metode Penyelenggaraan Kartu Prakerja
Penyelenggaraan kartu pekerja dilakukan 100% secara online, sehingga dapat menjangkau dengan sangat luas. Pemanfaatan teknologi digital juga digunakan untuk pendaftaran, penyaringan peserta, hingga penyelenggaraan pelatihan. Terlebih di masa pandemi, pelatihan dilaksanakan 100% secara online, menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah dalam penanggulangan Covid-19.
Seiring dengan mulai pulihnya pandemi Covid-19 yang akan menjadi endemi, Komite Cipta Kerja diharapkan segera menjalankan Skema Normal dengan pelatihan offline yang merupakan desain awal Program Kartu Prakerja.
Dalam menyiapkan Skema Normal, Perubahan Kedua Peraturan Presiden terkait Kartu Prakerja telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2022. Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai peraturan pelaksanaan juga telah ditetapkan melalui Permenko Nomor 17 Tahun 2022.
9. Pelaksanaan Program Kartu Prakerja
Airlangga menyampaikan bahwa pelaksanaan Program Kartu Prakerja dengan Skema Normal akan dimulai di Triwulan pertama tahun 2023, namun demikian persiapan pelaksanaan sudah mulai dijalankan pada akhir tahun ini.
"Di tahun 2023 nanti, Program Kartu Prakerja dengan Skema Normal ditargetkan akan menjangkau 1 juta penerima. Dengan Skema Normal ini, metode pelatihan akan dilakukan secara offline, online, dan hybrid serta insentif yang diberikan akan dilakukan penyesuaian," pungkasnya.
(Taufik Fajar)