Kereta Cepat Jakarta-Bandung Beroperasi 2023, DPR Singgung Pembengkakan Biaya

JAKARTA - DPR RI menanggapi rencana pemerintah yang menargetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2023 ini.

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan sejak awal proyek dimulai hingga saat ini banyak sekali masalah yang menyertai.

Di mana masalah itu mulai dari penggantian pelaksana proyek yang awalnya diinisiasi akan dikerjakan Jepang kemudian dalam tender dimenangkan oleh China.

"Lalu masalah pembengkakan biaya proyek serta beberapa kecelakaan konstruksi yang terjadi selama proses pembangunan proyek. Progres proyek pembangunan kereta cepat saat ini baru mencapai 84%, namun apabila proyek ini selesai sesuai rencana pada bulan Juni 2023 maka masih perlu dilakukan uji coba kecepatan tinggi sebelum KCJB benar-benar dianggap layak untuk bisa digunakan secara komersial pada bulan Juli 2023," kata Suryadi di Jakarta, Rabu (15/2/2023).

BACA JUGA:Indonesia-China Sepakat Pembengkakan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rp18,2 Triliun

Lebih lanjut, dia menyebut beberapa pihak menganggap waktu uji coba yang hanya sekitar dua bulan antara bulan Juni 2023 hingga Juli 2023 terlalu singkat.

Sebab, Suryadi mengatakan Jepang yang sudah berpengalaman dalam perkeretaapian biasanya membutuhkan satu tahun untuk melakukan pengujian dan verifikasi proyek kereta cepat.

Terkait hal itu, dia pun meminta Pemerintah cermat sebelum mengoperasikan proyek KCJB tersebut.

"Banyak sekali data penting yang dikumpulkan selama uji coba, di mana kereta harus diuji pada kecepatan maksimum setelah posisi trek disesuaikan yang penyesuaiannya bahkan terkadang hingga order milimeter karena harus sangat presisi," ungkapnya.

Dia mengingatkan, jangan sampai proyek KCJB terlalu dipaksakan yang pada akhirnya dapat menimbulkan risiko termasuk kecelakaan.

Suryadi juga meminta agar pemerintah segera menerbitkan regulasi dan berbagai standar yang diperlukan terkait operasional KCJB agar masyarakat dapat menggunakan Kereta Cepat dengan aman dan nyaman.

"Kami mendesak agar proyek KCJB jangan sampai dijadikan pencitraan politik yang akhirnya memaksakan kesiapan operasionalnya. Kesalahan perhitungan biaya berdampak pada cost overrun, tapi kesalahan menetapkan jadwal operasional saat belum siap berdampak pada nyawa manusia penumpang kereta cepat. Siapa yang bertanggung jawab jika hal ini terjadi?" pungkasnya.

(Zuhirna Wulan Dilla)