Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp83,2 Triliun di Januari 2023, Ini Rinciannya

Ini untuk semua keluarga miskin dan anggota keluarganya yang mendapatkan kartu BPJS dan iurannya dibayar oleh pemerintah sebanyak 96,7 juta individual.

"Belanja non K/L Rp0,87 triliun juga mencakup jaminan kesehatan PNS/TNI/Polri," tambah Sri.

Kemudian prioritas selanjutnya adalah anggaran ketahanan pangan Rp0,9 triliun, melalui belanja K/L untuk Kementerian PUPR sebesar Rp630,8 miliar utamanya untuk pembangunan bendungan dan irigasi, dan Kementerian Pertanian Rp125,4 miliar dan KKP Rp99,4 miliar utamanya untuk kegiatan teknis.

"Prioritas selanjutnya adalah anggaran perlindungan sosial Rp14,6 triliun, yang terdiri dari belanja K/L Rp3,9 triliun untuk Kementerian Sosial berupa penyaluran bansos bencana dan asistensi penyandang disabilitas, dan Kementerian Agama untuk penyaluran bantuan KIP Kuliah," jelas Sri.

Sementara itu, belanja non K/L-nya sebesar Rp10,7 triliun, yang diwujudkan melalui belanja subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"KUR tahun ini juga akan meningkat lagi, sehingga belanja untuk subsidi KUR akan cukup tinggi. Ini adalah cara pemerintah melindungi UKM agar mereka tetap mendapatkan akses dari sisi modal namun tidak menanggung biaya bunga yang cenderung meningkat karena kenaikan inflasi dan suku bunga," pungkas Sri.

(Zuhirna Wulan Dilla)