BLU Kelola Aset Negara, Ini Pesan Tegas Sri Mulyani

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa sebanyak 264 Badan Layanan Umum (BLU) melakukan kontrak kinerja.

Di mana kontrak itu dengan indikator-indikator utama yang akan dicapai sebagai suatu bentuk akuntabilitas dan responsibilitas dari berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) selaku pengelola BLU kepada masyarakat.

"Jadi ini bukan hanya manajemen performa, tetapi juga bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Kenapa? Karena BLU itu adalah sebuah agensi, badan yang langsung dimiliki, makanya laporan dari BLU masuk di dalam konsolidasi laporan keuangan dari K/L. Dia merupakan sebuah badan agensi yang dibentuk untuk berinteraksi melayani masyarakat di bidang yang sudah ditentukan," ujar Sri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) BLU 2023 di Jakarta, Kamis (3/3/2023).

 BACA JUGA:Daftar Pejabat Kemenkeu yang Punya Moge, Ada Sri Mulyani hingga Dirjen Pajak

Dia menyebut, secara mayoritas memang di bidang kesehatan, makanya hari ini ada RSPAD dan RSCM sebagai simbol untuk rumah sakit yang statusnya BLU.

Kedua, di bidang pendidikan makanya ada rektor Universitas Islam Negeri Banten yang turut hadir, dan berbagai universitas yang masih berstatus BLU. Tak hanya itu, berbagai jenis BLU yang memang ragamnya luar biasa banyak.

"Dari tempatnya pak Menteri Perhubungan (Menhub) Budi ada, pak MenKop UKM Teten ada yang melayani usaha kecil dan dana bergulir, sampai pengembangan wilayah ekonomi dan juga berbagai infrastruktur. Bahkan juga termasuk pengelolaan dana abadi yang terlihat dari LPDP," ungkap Sri.

Dia menjelaskan, agensi atau BLU dibentuk sebagai sebuah akuntabilitas dan peningkatan mutu layanan bagi masyarakat. BLU dibuat juga dalam rangka membangun sebuah corporate governance dan corporate culture.

"Karena dalam hal ini, perlu dipisahkan birokrasi yang pure pemerintah versus agensi yang bertindak mirip korporasi namun tidak berorientasi mencari keuangan," tambah Sri.

BLU ini, sebut Sri, menggunakan aset dan memanfaatkan aset negara secara maksimal dan optimal, mendapatkan anggaran dari APBN secara langsung, kadang-kadang dalam hal ini adalah gaji, dan bahkan hibah asetnya. Ditambah operasional dan dana bergulir yang berasal dari APBN.

"Jadi dia mengelola berbagai hal yang berasal langsung dari APBN dan merupakan bagian dari keuangan negara, namun dikelola dengan suatu kultur korporasi untuk bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya," pungkas Sri.