Wacana Pemisahan DJP dengan Kemenkeu, Tepat untuk Dilakukan?

JAKARTA - Wacana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menuai sorotan beberapa pihak.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA Fajry Akbar mengungkapkan, sejatinya isu ini sudah pernah dibahas dalam pembahasan UU HPP. Karena tak feasible, lanjutnya, usulan tersebut kemudian dicabut.

 BACA JUGA:

"Oleh karena itu, saya bingung kok dibuat ribut lagi isu pemisahan DJP? Dan kita ketahui, pemerintahan jokowi akan berakhir di tahun 2024. Sedangkan perombakan kementerian memakan banyak waktu, jadi tak mungkin dilakukan di era Pemerintahan jokowi," terangnya kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (23/3/2023).

Dia pun menilai, pembahasan ini juga tidak akan jalan di lembaga legislatif karena mengingat UU Perpajakan baru saja diubah.

"Dan lagi, anggota DPR akan fokus ke tahun pemilu," sambungnya.

Sebagai informasi, sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin juga ikut merespon wacana yang ramai terkait pemisahan DJP dengan Kemenkeu.