RI Bangun Jalan Lintas Batas Papua Rp1,2 Triliun, Begini Progresnya

JAKARTA – Kementerian PUPR membangun jalan lintas batas Papua sebagai salah satu upaya untuk memperkuat teritorial perbatasan antara RI dengan Papua Nugini. Pembangunan jalan tersebut menghabiskan anggaran hingga RpRp 1,283 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan tantangan dalam pembangunan jalan perbatasan di Papua adalah gangguan keamanan, kondisi alam yang masih berupa hutan, pegunungan, serta cuaca. Di samping itu, keterbatasan material konstruksi serta akses ke lokasi juga sulit dicapai, sehingga logistik dan tenaga kerja sulit didapat.

“Pekerjaan ini dilakukan secara bertahap mengingat medan yang dilalui sangat berat karena harus melintasi pegunungan terjal, menembus hutan yang sangat sulit untuk para pekerja konstruksi dan mobilisasi alat kerja,” kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/3/2023).

Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, Pembangunan Jalan Perbatasan Papua terbagi menjadi 3 segmen. Segmen 1 Jayapura – Arso – Waris – Yeti dengan panjang 127,56 km, Segmen 2 Yeti – Ubrub – Oksibil sepanjang 302,36 km, dan Segmen 3 Oksibil – Tanah Merah – Muting – Merauke sepanjang 668,41 km.

"Saat ini, progress fisik pembangunan Segmen 1 Jayapura - Arso - Waris - Yeti telah mencapai 100%. Sementara, Segmen 2 Yeti - Ubrub - Oksibil telah mencapai 49,10%. Untuk Segmen 3 Oksibil - Tanah Merah - Muting - Merauke telah mencapai 87.02%. Sehingga total jalan perbatasan di Papua yang sudah terbangun sepanjang 944.44 km," jelas Hedy.

Pelaksanaan pembangunan jalan perbatasan Papua pada Segmen 1-3 dari periode tahun 2015 - 2022 dengan anggaran sebesar Rp 1,283 Triliun dan ditargetkan penyelesaian pembangunan secara bertahap dengan target kondisi jalan pada akhir tahun 2024 adalah hutan sepanjang 146,79 km, jalan tanah sepanjang 181,86 km dan jalan aspal sepanjang 769,68 km

"Selain memperkuat teritorial perbatasan antar negara, Pembangunan Jalan Perbatasan Papua ini bertujuan untuk membuka keterisolasian dan memperlancar konektivitas pusat ekonomi wilayah sehingga memudahkan transportasi barang dan manusia yang akan berdampak pada penurunan harga barang dan jasa di Papua," pungkas Hedy.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)