Indonesia Dikucilkan, Pengusaha Desak AS Adil soal Subsidi Nikel Kendaraan Listrik

JAKARTA - Sikap Amerika Serikat (AS) yang dinilai 'mengucilkan' mineral kritis Indonesia terkait paket subsidi AS untuk teknologi hijau menuai sorotan.

Ketua Kadin Indonesia dan ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC), Arsjad Rasjid menyampaikan keprihatinan atas hal itu. Dia pun mendesak Amerika Serikat untuk lebih adil dalam pemberian subsidi hijau bagi mineral untuk kendaraan listrik.

 BACA JUGA:

Hal itu menyusul langkah pemerintah AS yang akan menerbitkan pedoman kredit pajak bagi produsen baterai dan EV di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi dalam beberapa minggu ke depan.

Undang-undang ini mencakup USD370 miliar dalam subsidi untuk teknologi energi bersih.

Namun, baterai yang mengandung komponen sumber Indonesia dikhawatirkan tetap tidak memenuhi syarat untuk kredit pajak Inflation Reduction Rate (IRA) secara penuh, karena Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS dan dominasi perusahaan China dalam industri nikel.

 BACA JUGA:

Arsjad menilai, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan Amerika Serikat akan kendaraan listrik dan baterai.

"Pasalnya, Indonesia memiliki sepertiga dari dari total cadangan nikel dunia yang menempatkan Indonesia pada posisi pertama, yang mana nikel menjadi bahan yang penting untuk produksi baterai kendaraan listrik," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (5/4/2023).