MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Tragedi mengenaskan dalam momen mudik Lebaran di pintu keluar di Brebes Timur atau Brebes Exit (Brexit) pada 2016 membuat pemerintah melakukan evaluasi besar-besaran.
Dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 2016 silam, ada sebanyak 17 orang meninggal dunia akibat kemacetan parah dalam kejadian Brexit.
BACA JUGA:
Korban meninggal tersebut diakibatkan mengalami stres dan kelelahan serta kecelakaan lalu lintas yang tak bisa terurai di badan jalan.
Diketahui bahwa awalnya Brexit dibangun dengan harapan Jalan Tol Trans Jawa agar bisa mengurai dan meminimalisir kemacetan pada mudik Lebaran.
Sayangnya, pembangunan yang belum sempurna, ditambah dengan ketidaksigapan pemerintah mengantisipasi warga yang cenderung memilih tol sebagai jalur utama, membuat tragedi ini berujung isak tangis di momen besar bagi umat muslim ini.
BACA JUGA:
Setelah kejadian ini, pada 2023 pun pemerintah turut mempersiapkan segala hal dalam momen mudik Lebaran.
Alasannya, karena mudik Lebaran tahun ini diprediksi 123 juta masyarakat akan pulang ke kampung halaman.
Lonjakan besar itu terjadi usai kebijakan PPKM pasca pandemi Covid-19 dicabut.
Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengakui bahwa saat itu koordinasi yang dijalankan sejumlah pihak memang tak berjalan baik.
"Ya, pada saat Brexit harus melakukan evaluasi dan evaluasi yang paling kita jadi catatan adalah memang pada saat itu tidak terjadi koordinasi yang baik. Sehingga semua unsur pemerintah khususnya operator bisa dibilang berjalan dengan sendiri-sendiri. Sehingga koordinasi di lapangan tidak terjadi," ujarnya dalam Special Dialogue Okezone, Senin, 10 April 2023.
Dia menekankan kalau pada momen Lebaran usai kejadian itu termasuk tahun ini, koordinasi dan komunikasi menjadi hal penting yang dilakukan.
"Ya ini sesuatu yang tentu kita harus jadikan pembelajaran dan mengapa kemudian setelah kejadian itu yg namanya koordinasi itu nomor satu, lintas sektoral karena kita tidak mau terjadi exit lagi dan pada saat Brexit itu kan memang semua orang lagi euforia mencoba jalan tol yang baru. Trans Jawa sampai ke Jawa Tengah itu jadi yang baru sekali dan semua orang jadi euforia ingin mencoba sehingga terjadi lonjakan luar biasa sementara pelayanannya tidak terintegrasi, itu yang terjadi saat Brexit," jelasnya.
Dia pun memastikan jika persiapan pemerintah kali ini lebih matang, apalagi masyarakat sudah menahan selama 2 tahun untuk tak pergi mudik karena pandemi.
"Setelah kita mendapatkan pelajaran itu tentu kita berbenah ya dan setelah kita masuk pandemi kita mengalami larangan mudik, sekarang sudah dibuka lagi PPKM sudah dicabut bisa jadi lonjakan yang sama terjadi, tetapi kita tentu sudah antisipasi jauh hari tadi koordinasinya persiapannya dan juga menggunakan berbagai macam sistem yang canggih," ungkapnya.
Saat ini pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan.
"Kita lakukan rekayasa lalu lintas dan jalan, itu yang kita lakukan dan tentu semuanya berbasis data. Kalau tadi dibilang vontra flow kemudian one way, itu sebenarnya basisnya data. Hitung-hitungan berapa volume kendaraan yang diprediksi dan realisasi yang sekarang ini sedang diterapkan. Itu kita melakukan perhitungan, bahkan sudah melakukan sebuah aplikasi jadi dari situ alert-nya atau sinyal alarm sudah kita bisa ketahui sejak awal. Jadi penangananya juga bisa lebih awal untuk cari antisipasinya," bebernya.
Menurutnya, Brexit di 2016 lalu menjadi alert pemerintah untuk mematangkan penanganan mudik Lebaran lebih awal di tahun-tahun mendatang.
"Jadi hal-hal ini yang sudah kita siapkan, tentu sekali lagi ini perlu kerja sama masyarakat juga. Kita sama-sama karena ini acara kita bersama juga kan gelaran kita bersama," katanya.
Meski begitu, dia meminta masyarakat untuk juga taat dalam berbagai aturan pemerintah.
"Tentu sekarang mari masyarakat juga para pemudik mematuhi semua ketentuan itu memperhatikan regulasinya jadi Insya Allah nanti lebih lancar dan pulang ke kampung halaman lebih aman," harapnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)