Bank Dunia Minta RI Ubah Data Garis Kemiskinan, Ini Alasannya

JAKARTA - Country Director World Bank (Bank Dunia) Indonesia Satu Kahkonen meluncurkan laporan Pathways Towards Economic Security: Indonesia Poverty Assesment oleh World Bank di The Energy Building, Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta Selatan, Jakarta.

“Saya ingin berterima kasih kepada Pemerintah Australia atas dukungan keuangan untuk penyusunan laporan ini,” kata dia dikutip Antara di Jakarta, Selasa (9/5/2023).

Selama 20 tahun terakhir, lanjutnya, terlihat kemajuan yang luar biasa dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Pada tahun 2021, Presiden Joko Widodo disebut mengumumkan tujuan pemerintah untuk memberantas kemiskinan ekstrim pada tahun 2024.

Tahun ini, tingkat kemiskinan ekstrem berada di angka 1,5% pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pemerintah mencapai target objektif penurunan kemiskinan.

“Saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia dan pemerintah Indonesia atas pencapaian yang luar biasa ini. Namun ke depan, aspirasi Indonesia kini terfokus pada transisi menuju status berpenghasilan tinggi,” ucapnya.

Untuk mencapai ambisi sebagai negara berpenghasilan tinggi, diperlukan pemfokusan kembali tentang kebijakan guna mempertahankan kemajuan dalam pengentasan kemiskinan, mencapai pendapatan yang lebih tinggi, dan ketahanan ekonomi bagi masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan ambisi tersebut, lanjut Satu, saat ini dinilai menjadi waktu yang tepat untuk mempertimbangkan perluasan definisi orang miskin. Hal ini dapat dilakukan, misalnya, dengan menggunakan garis kemiskinan internasional sebesar 3,20 dolar AS per hari alih-alih garis 1,90 dolar AS per hari yang saat ini digunakan.

Jika kita menerapkan definisi kemiskinan yang lebih luas, sekitar satu dari enam orang Indonesia adalah orang miskin atau sekitar 40 juta orang. Selain itu, hampir 120 juta orang tidak aman secara ekonomi.

Artinya, apabila terjadi guncangan seperti pandemi COVID-19, maka bisa membuat mereka jatuh miskin.

“Kami di sini untuk membahas apa yang dapat dilakukan untuk mendukung 160 juta orang ini untuk mencapai keamanan ekonomi. Penilaian kemiskinan yang diluncurkan hari ini membahas tantangan yang terkait dengan perluasan keamanan ekonomi, juga terkait bagaimana kebijakan dapat mendorong Indonesia menuju kemakmuran yang lebih besar,” ungkap Satu.

(Taufik Fajar)