JAKARTA - Pemerintah berencana menghentikan pengoperasian atau pensiun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Hal ini demi merealisasikan transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan.
Terkait hal itu, Direktur Utama PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) Garibaldi Thohir menyatakan perusahaannya selalu sejalan dengan kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal kebijakan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Boy Thohir sapaan akrabnya menyebut, Adaro turut berperan aktif dalam melakukan hilirisasi dan mencapai target nol emisi karbon atau net zero emission. “Tapi itu (pensiun dini) memang butuh waktu, tidak mungkin langsung,” kata Boy Thohir dalam konferensi pers di St. Regis Jakarta, Kamis (11/5/2023).
Menurutnya, pensiun dini harus dilakukan terhadap PLTU yang usianya sudah tua. Hal itu dikarenakan teknologi yang dimiliki sudah tidak lagi relevan. Selain itu, PLTU tua juga menghasilkan emisi karbon yang tinggi.
“Saya setuju (PLTU tua) dipensiunkan, tapi PLTU yang baru ya nanti bertahap. Kami patuh sama komitmen pemerintah, tapi jangan terus dipaksa harus sekarang,” ujar Boy.
Sebagai informasi, pensiun dini PLTU berbasis batu bara merupakan program pemerintah untuk menekan emisi karbon dalam mencapai target nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060 mendatang. Di samping itu, kebijakan tersebut juga merupakan upaya transisi menuju energi bersih.
Soal hilirisasi batu bara, Boy menyebut jika Adaro terus memikirkan banyak alternatif upaya hilirisasi. Menurutnya, hilirisasi terbaik saat ini adalah menjadikan batu bara sebagai penghasil energi atau listrik.
“Nilai tambah yang terbesar itu dijadikan listrik. Soal bentuk hilirisasi lain akan terus kami eksplor,” kata Boy.
(Taufik Fajar)