Beroperasi Agustus 2023, Tarif LRT Jabodebek Dapat Subsidi 40%

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bahwa tarif LRT Jabodebek akan diberikan subsidi oleh pemerintah.

Adapun LRT Jabodetabek direncanakan berbayar pada Agustus 2023 mendatang.

 BACA JUGA:

Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati mengatakan bahwa subsidi yang akan diberikan untuk tarif LRT Jabodebek bisa mencapai 40% untuk jarak terjauh.

"Yang jelas ada unsur subsidi, kita ada PSO kalau saya lihat skemanya dari jarak terjauh, Depok Harjamukti, sampai Dukuh Atas komponen subsidi 35-40% itu kalau jarak terjauh," kata Adita saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Meski begitu, Adita belum dapat menjelaskan lebih lanjut terkait besaran tarif untuk LRT Jabodebek.

Pasalnya kata Adita, pembahasan besaran tarif masih dalam tahap fiinalisasi. Nantinya tarif tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmen).

"Kita lagi finalisasi karena kalau Permen (Peraturan Menteri) kan mesti ada penyelarasan dan sebagainya, itu dalam tahap finalisaai. Setelah itu akan diturunkan dalam Kepmen. Nah itu dalam Kepmen itu angkanya akan keluar," kata Adita.

Adita mengatakan bahwa tarif tersebut akan keluar sebelum Agustus 2023. Hal tersebut lantaran perlunya ada sosialisasi terlebih dahulu terhadap tarif tersebut.

"Ya harapannya sebelum Agustus harusnya selesai, karena agustus kan sudah komersial, sudah berbayar. Kita uoayakan pasti disosialisasikan dulu," katanya.

Sebelumnya, Kepala Divisi LRT Jabodebek Mochamad Purnomosidi mengatakan bahwa progres LRT Jabodebek sudah mencapai 93 persen.

Di mana rencananya 12 juli 2023 akan dilakukan pengoperasian secara gratis. Kemudian pada 18 Agustus 2023 akan dilakukan pengoperasian secara berbayar atau komersial (commercial operation date/COD).

Adapun sebelum dilakukan pengoperasian tersebut, Purnomosidi mengatakan bahwa esok hari akan dilakukan masa trial running atau uji coba selama 2 bulan.

Pada uji coba tersebut pihaknya juga bekerja sama dengan Rumah Sakit, Basarnas, Polri, dan TNI untuk melakukan antisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan.

(Zuhirna Wulan Dilla)