Erick Thohir Ajukan PMN Rp1,5 Triliun untuk Inka Produksi KRL

JAKARTA - Kementerian BUMN mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 Rp1,5 triliun untuk PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA. Anggaran tersebut dialokasikan untuk memperluas produksi kereta api.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, jumlah kereta api yang diproduksi INKA masih sangat terbatas. Bahkan dalam rentan 2022-2025 perseroan belum bisa memasok jumlah Kereta Rel Listrik (KRL Commuter Line) yang dibutuhkan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

Karena itu, suntikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 1,5 triliun diharapkan bisa memperluas kapasitas produksi BUMN di sektor manufaktur kereta api tersebut.

"Saya sudah memasukan juga ke 2024 salah satu PMN untuk INKA Rp1,5 triliun kalau gak salah, asal konteksnya memperbesar produksi," ungkap Erick saat ditemui di gedung Kementerian BUMN, Kamis (25/5/2023).

Menurutnya, tingkat produksi kereta api di dalam negeri yang cukup terbatas akan mendorong pemerintah mengambil alternatif impor. Kasus saat ini adalah rencana mendatangkan rangkain bekas KRL dari Jepang.

Hanya saja, rencana tersebut masih menunggu keputusan dari Menteri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Erick mengatakan keputusan akan diambil berdasarkan data produksi KRL dari INKA untuk periode tertentu. Dan, jumlah permintaan penumpangnya yang harus di-review oleh PT KAI (Persero).

"Saya bilang waktu itu kan saya diundang rapat sama Menko (luhur) Menhub, Menteri Industri, lalu saya bilang saya menunggu dua data final, satu dari INKA berapa besar bisa memproduksi daripada gerbong itu, minta datanya. Saya juga meminta KAI untuk mereview ulang pasca Covid kenaikan jumlah yang memakai kereta," katanya.

"Kalau data ini sudah keluar baru kita bisa sinkronkan, jadi bisa ada keputusan, berapa lokal berapa yang impor, jadi bukan ribut impor dalam negeri, tanpa solusi buat masyarakat," lanjut dia.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko memastikan impor KRL bekas asal Jepang terealisasi tahun ini. Rencananya pemerintah akan mendatangkan 12 rangkaian KRL dari Negeri Sakura.