JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Laporan Hasil Review Pelaksanaan Transparansi Fiskal yang secara umum menunjukkan pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria transparansi fiskal berdasarkan praktik terbaik internasional.
Di mana dalam IHPS II/2022, dimuat ringkasan dari 388 LHP yang terdiri atas 1 LHP Keuangan, 177 LHP Kinerja, dan 201 LHP dengan Tujuan Tertentu (DTT).
BACA JUGA:
IHPS tersebut memuat temuan pemeriksaan yang secara keseluruhan bernilai Rp25,85 triliun dengan rincian temuan terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp11,2 triliun, serta temuan ketidakpatuhan Rp14,65 triliun.
Lebih lanjut, IHPS itu juga mengungkapkan temuan terkait kelemahan sistem pengendalian intern.
BACA JUGA:
“Atas hasil pemeriksaan tersebut, selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset sebesar Rp577,69 miliar,” kata Ketua BPK Isma Yatun seperti dilansir Antara, Selasa (20/6/2023).
Selain itu, IHPS II/2022 memuat hasil pemeriksaan atas prioritas nasional penguatan infrastruktur, serta penguatan stabilitas polhukam (Politik, Hukum dan Keamanan) dan transformasi pelayanan publik.