MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
"Nah ada fasilitas yang seharusnya investor masuk, tapi karena Corona, investor gak mau masuk, gak siap mereka. Maka BUMN masuk, membangun infrastruktur yang seharusnya dibangun investor, jadi ini adalah sebuah rangka untuk mendorong pariwisata," kata dia.
Arya juga menanggapi pernyataan yang disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno terkait kerugian penyelenggaraan WSBK.
Kemenparekraf, lanjut Arya, memang membantu membiayai ajang WBSK pada 2022 dalam hal membayar fee lisensi, yang diakuinya terbilang mahal. Namun, pemerintah hanya satu kali membiayai dari tiga kali ajang WBSK yang dilaksanakan di Mandalika, Lombok, NTB.
Seperti diketahui, tiga kali ajang WSBK itu berlangsung pada 19-21 November 2021, lalu 11-13 November 2022, serta 3-5 Maret 2023.
"Itu dari tiga kali WSBK dilaksanakan, Kemenparekraf membantunya sekali, enggak apa-apa, terima kasih sudah dibantu. Itu yang dibantu fee lisensinya," ucap Arya.
Menurutnya, umumnya hampir di seluruh negara, fee lisensi ajang internasional dibayarkan pemerintah, sebab negara tersebut menjadi tuan rumah atau hosting country. Namun, dari tiga kali penyelenggaraan WSBK, pemerintah hanya mendanai satu kali, selebihnya dibiayai BUMN.
Arya mencontohkan, seperti halnya Formula E yang diselenggarakan di Jakarta, yang mana fee lisensinya didanai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Diketahui, Pemprov DKI Jakarta membayar fee lisensi sebesar Rp560 miliar untuk penyelenggaraan selama tiga tahun, yakni dari 2022 hingga 2024.
Pada dasarnya BUMN berharap bisa mendapatkan dukungan pembiayaan fee lisensi dari pemerintah secara terus-menerus, namun ternyata permintaan itu tak bisa dipenuhi oleh Kemenparekraf.
"Kami berharap dibantu terus. Sebenarnya kami minta (dibiayai fee lisensi) yang kemarin terakhir (WSBK 2023), cuman nggak dikasih sama pak Sandi. Enggak apa-apa juga, karena namanya juga minta tolong, dikasih iya, enggak dikasih ya sudah," pungkasnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)