MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
YOGYAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membahas mengenai EU Deforestation Free Regulation (EUDR).
Adapun EUDR ini sudah diundangkan di EU, namun disampaikan perhatian Indonesia bahwa dalam regulasi ini yang paling penting agar implementation guideline-nya mengadopsi apa yang sudah menjadi best practices.
BACA JUGA:
"Termasuk kayu SVLK, sawit RSPO ISPO, atau joint mission dengan Malaysia menjadi MSPO. Nah, dari hasil ini EUDR akan kena pada 7 komoditas yaitu sapi, kakao, sawit, soya, timber, dan karet. Disini mereka minta agar barang yang masuk EU adalah deforestation free tergantung kepada UU di negara masing-masing," ujar Airlangga di Yogyakarta, Kamis (13/7/2023).
Yang kedua, dilengkapi dengan due diligence.
BACA JUGA:
Persoalannya bagi Indonesia adalah country benchmark, di mana negara itu akan diklasifikasikan ke dalam high risk, low risk, atau standard risk.
"Nah pada saat mereka menjadi high risk maka 8% dari barang ini harus diverifikasi, standard risk 6%, dan low risk 4%. Dalam berbagai kasus tentu mereka perlu verifikasi, dan verifikasi itu ada ongkosnya, siapa yang menanggung? Dan ini sangat mengganggu kepada small holders," tegas Airlangga.
Dia mengatakan bahwa 15-17 juta pekebun Indonesia akan terdampak dengan ini.
Dan juga masalah geolocation yang Indonesia berkeberatan, dimana Airlangga menilai tidak perlu geolocation itu dicek karena Indonesia setiap produk dicek berbasis standar RSPO dan SVLK.
"Nah kemudian regulasinya akan ada implementation regulation yang berlaku sejak nanti di undangkan 18 bulan yaitu di bulan Juni 2025. Produk Indonesia yang terdampak senilai USD7 miliar," tambah Airlangga.
Salah satu kemarin yang diusulkan adalah joint mission dengan Deputy Prime Minister Malaysia, dan mereka menerima usulan joint mission dari Indonesia.
"Dan oleh karena itu, beberapa parlemen datang ke Indonesia Heidi Hautala dari komite Unternational Trade, Dirjennya juga datang. Dan Indonesia akan membahas joint task force ini untuk melakukan dialog, dan kebijakan itu tidak diskriminatif para stake holder, dan pada small holders diberikan capacity building," ungkap Airlangga.
Ketiga, dia mengatakan terkait Indo-Pacific Economic Frame Work, pada hari ini sedang dibicarakan di Busan, dan dalam perundingan diharapkan bisa diselesaikan di bulan November nanti.
Ini ada 4 pilar. Pertama, trade facilities, kedua supply chain, ketiga clean economy, dan keempat fair economy
"Di dalam perjanjian ini, Indonesia memasukkan mengenai critical mineral di pilar 1, sehingga tentu harapannya dengan critical mineral masuk dalam pilar 1, produk Indonesia berbasis nikel bisa masuk ke pasar Amerika masuk bagian dari supply chain otomotif," pungkas Airlangga.
(Zuhirna Wulan Dilla)