Bahas soal EUDR, Menko Airlangga Ungkap Dampak Besar ke RI

YOGYAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membahas mengenai EU Deforestation Free Regulation (EUDR).

Adapun EUDR ini sudah diundangkan di EU, namun disampaikan perhatian Indonesia bahwa dalam regulasi ini yang paling penting agar implementation guideline-nya mengadopsi apa yang sudah menjadi best practices.

 BACA JUGA:

"Termasuk kayu SVLK, sawit RSPO ISPO, atau joint mission dengan Malaysia menjadi MSPO. Nah, dari hasil ini EUDR akan kena pada 7 komoditas yaitu sapi, kakao, sawit, soya, timber, dan karet. Disini mereka minta agar barang yang masuk EU adalah deforestation free tergantung kepada UU di negara masing-masing," ujar Airlangga di Yogyakarta, Kamis (13/7/2023).

Yang kedua, dilengkapi dengan due diligence.

 BACA JUGA:

Persoalannya bagi Indonesia adalah country benchmark, di mana negara itu akan diklasifikasikan ke dalam high risk, low risk, atau standard risk.

"Nah pada saat mereka menjadi high risk maka 8% dari barang ini harus diverifikasi, standard risk 6%, dan low risk 4%. Dalam berbagai kasus tentu mereka perlu verifikasi, dan verifikasi itu ada ongkosnya, siapa yang menanggung? Dan ini sangat mengganggu kepada small holders," tegas Airlangga.

Dia mengatakan bahwa 15-17 juta pekebun Indonesia akan terdampak dengan ini.

Dan juga masalah geolocation yang Indonesia berkeberatan, dimana Airlangga menilai tidak perlu geolocation itu dicek karena Indonesia setiap produk dicek berbasis standar RSPO dan SVLK.