JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial Yerry Tawalujan menyoroti mundurnya 1.921 peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2023.
Yerry mengatakan mundurnya hampir dua ribu calon peserta seleksi pegawai pemerintah menandakan adanya rasa kecewa karena jabatan, gaji, atau masa kerja yang ditawarkan tidak sesuai ekspektasi. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi yang seharusnya diberitahukan sejak awal.
"Mundurnya calon peserta seleksi PPPK itu kan karena kecewa. Penyebabnya beragam tentunya. Badan Kepegawaian Negara sebagai penyelenggara PPPK perlu menata kembali sistem perekrutan ASN supaya lebih transparan," ujar Yerry dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/8/2023).
Politisi Partai Perindo yang akan maju sebagai Caleg DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara ini mengatakan, biasanya calon peserta seleksi pegawai negeri itu membludak sampai puluhan ribu dan sangat jarang mundur sebelum seleksi. Kalau sekarang banyak yang mundur, berarti ada yang perlu diperbaiki oleh BKN.
"BKN perlu jelaskan secara terbuka apa itu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Apakah mereka nantinya langsung menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai honorer? Ini harus diperjelas," tegas Yerry.