Jaga Keberlanjutan Koperasi dan UMKM, Menkop Teten: Ini Tulang Punggung Ekonomi Kita

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan bahwa ada komitmen komunitas Asean untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan membangun masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan untuk semua pihak.

Di mana salah satu tantangan dalam mempromosikan model Bisnis Inklusif (IB) utama di Asean adalah kurangnya kesadaran mengenai bisnis inklusif secara luas.

“Untuk itu, acara ini dapat meningkatkan kesadaran, memfasilitasi kemitraan strategis, dan menggerakkan sumber daya untuk mengatasi masalah ini,” katanya di Side Event of The 6Th ASEAN Inclusive Business Summit, Rabu (23/8/2023).

Hasil dari acara ini mencerminkan tonggak kritis dalam perjalanan kita menuju praktik bisnis inklusif dan bertanggung jawab. Ketika kita berusaha untuk memperkuat keterlibatan Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Hak Perempuan dalam mempengaruhi komitmen dan kebijakan.

Menurutnya, semua pihak harus mengakui peran penting yang mereka mainkan dalam mempromosikan tanggung jawab sosial dan lingkungan, kesetaraan gender, dan pemberdayaan masyarakat.

“Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menjadi tulang punggung ekonomi kita. Mereka mewakili semangat wirausaha, mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan diversifikasi ekonomi,” kata MenKopUKM.

Untuk itu, penting bagi semua pihak untuk memberdayakan entitas usaha ini, memastikan mereka memiliki akses terhadap sumber daya, teknologi, dan pengetahuan, serta menciptakan lingkungan yang memfasilitasi pertumbuhan mereka.

Inklusivitas dalam bisnis berarti merangkul keragaman dan memberikan kesempatan bagi komunitas yang terabaikan untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kegiatan ekonomi.

“Dengan mempromosikan prinsip-prinsip bisnis inklusif, kita dapat memastikan manfaat dari pertumbuhan ekonomi mencapai seluruh lapisan masyarakat kita, terutama mereka yang telah terabaikan secara historis,” yakin Teten.

Menkop menegaskan, semua pihak yang terlibat untuk mendorong pendekatan kolaboratif, melibatkan pemerintah, pelaku sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi yang memperjuangkan hak perempuan.