Kenapa Semua Orang Harus Punya BPJS?

Sebagai contoh, klaim asuransi bisa dilakukan 1) secara online, 2) langsung di kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, 3) perantara fasilitas perbankan yang sudah bekerjasama melalui layanan Service Point Office (SPO). Bank SPO antara lain BCA, BJB, BNI, BRI, BTN dan Mandiri.

Sementara beberapa perusahaan asuransi lain tingkat kepesertaannya tidak begitu masif. Oleh sebab itu kantor cabangnya juga tidak begitu banyak sehingga proses klaim asuransi biasanya sangat mengandalkan sistem online atau cashless saja.

2. Pembayaran lebih mudah

Bagi pekerja yang menerima upah, umumnya perusahaan tempatnya bekerja sejak awal sudah memotong langsung besar iuran BPJS Ketenagakerjaan dari gaji pekerjanya setiap bulan. Sehingga pekerjanya tidak repot lagi menghitung bayaran iuran tiap bulannya sendiri.

Hal ini tidak berlaku di asuransi swasta. Pendaftarnya di awal perlu memberikan data pendukung untuk menghitung besaran premi yang perlu dibayar dan juga mengingat sendiri untuk selalu membayarnya setiap bulan. Ini mengasumsikan perusahaan tempat Anda bekerja tidak menyediakan asuransi ketenagakerjaan lain.

3. Ketercakupan wilayah di seluruh negeri

BPJS adalah jaminan sosial berskala nasional, tentu cakupan wilayahnya harus bisa menjangkau seluruh area negaranya. Sebagian besar pesertanya tidak perlu risau memerhatikan apakah kotanya termasuk ke dalam cakupan wilayah BPJS karena setiap kota sudah dipastikan ada layanan Ketenagakerjaan dari BPJS

Sedangkan asuransi lain harus diperhatikan cakupan wilayahnya. Umumnya sebuah perusahaan asuransi tidak mendirikan kantor layanan di seluruh daerah. Mereka kemungkinan besar hanya menyediakan kantor layanan di daerah-daerah dengan jumlah tenaga kerja yang paling tinggi.

4. Perspektif Pemerintah

Dari pertanyaan, ‘kenapa semua orang harus punya BPJS?’ alangkah baiknya bila kita juga melihat dari sisi pemerintah yang memutuskan untuk mengharuskan BPJS. Apakah tidak ada cara lain untuk terus menjaga kesejahteraan sosial?

Ya, sebenarnya memang ada. Sebagai pembelaan, Anda memang bisa hanya menabung sendiri untuk mempersiapkan anggaran kejadian-kejadian tidak terduga.

Selain itu Anda juga bisa mengikuti program asuransi lain yang tidak mesti BPJS. Dengan segala kelebihannya termasuk mungkin plafon yang jauh lebih tinggi atau pelayanan yang dinomorsatukan.

Namun apa ‘konsekuensi’-nya? Anda jadi berada diluar jaminan pemerintah. Padahal Anda sebagai warga negara Indonesia merupakan tanggungan pemerintah dan pemerintah sudah berusaha menaungi Anda dengan BPJS ini.

Belum lagi bila menggunakan asuransi perusahaan yang lain, Anda perlu membayar premi yang jauh lebih tinggi.

Memang tidak ada yang masalah dengan Anda mau membayar premi sebesar apapun. Tapi ingat bahwa tidak semua orang memiliki penghasilan yang cukup bahkan untuk membayar iuran BPJS terkecil sekalipun. Dana mereka teralihkan untuk kebutuhan seperti makan, tempat tinggal atau jika mau lebih sedikit, ke pendidikan.

Akhirnya siapa yang bertanggung jawab? Negara.

Sementara kalau bukan dari sumber daya alam, dana negara paling besar lainnya berasal dari pajak. Sedangkan pajak utamanya datang dari rakyat.

Anda bisa beralasan “Masyarakat kelas bawah bermental miskin, mereka cenderung tidak memiliki niatan untuk merubah keadaan dirinya dengan berusaha lebih, saya tidak mau membiayai orang yang tidak mau berusaha,” tapi seberapa jauh Anda mengetahuinya?

Bagaimana jika ada orang-orang dari kalangan tersebut yang sudah berusaha semaksimal mungkin tapi masih terhambat dengan masalah yang sebetulnya bisa selesai jika masyarakat ini mau bergotong-royong menyisihkan seceruk penghasilannya setiap bulan?

Menimbang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih meniadakan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Maka mari berasumsi hanya dengan BPJS Kesehatan.