JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengusulkan beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) baru yang sifatnya murni swasta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas (Ratas) terkait PSN di Istana Negara.
Adapun sebagian besar adalah pembangunan smelter antara lain di Kalimantan Barat yaitu Borneo Alumina itu ada 831 juta ton, alumina sebesar 2 juta ton dan aluminium sebesar 1 juta ton.
"Selain itu juga ada pengembangan lapangan migas di Genting dan juga usulan untuk kereta cepat dari Bandung-Jogja-Solo-Surabaya," ujar Airlangga dalam Keterangan Pers secara daring di Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023 malam.
Dia juga menyebut bahwa beberapa proyek PSN yang juga dihentikan karena belum mulai dan belum dikeluarkan APBN-nya, antara lain Pelabuhan New Ambon, terkait Kawasan Industri Tanggamus, beberapa kawasan proyek PU antara lain Proyek Air Baku di Provinsi Bali, tol Rantau-Prapat-Kisaran, tol Langsa-Lhokseumawe, Lhokseumawe-Sigli, tol Dumai-Sigambal-Rantau Prapat, SPAM Juanda, SPAM Jatigede, dan Spam Kamijoro.
"Itu sepenuhnya dikeluarkan dari PSN karena proyeknya antara offtaker dan finansialnya belum closing," ucap Airlangga.
Airlangga mengatakan bahwa ada beberapa proyek yang juga berubah nomenklaturnya dan berbagai isu yang membutuhkan persetujuan.
"Bapak Presiden sudah memberikan pengarahan termasuk terkait tol Trans Sumatera, Jambi-Rengat karena loan dari AIIB sudah memberikan Rp23 triliun, tol Probolinggo-Banyuwangi yang perlu dilanjutkan, dan skemanya didorong untuk public-private partnership. Kemudian ada perluasan dari kawasan industri Batang dan terkait MRT east-west," sambung Airlangga.
BACA JUGA:
Dalam ratas PSN tersebut, juga dilaporkan terkait grass-root refinery Tuban.
"Ini yang investornya diminta untuk dicarikan dan diberikan tenggat waktu karena dari Rusia menghadapi blokade dan persoalan ekonomi hingga geopolitik sehingga mungkin sulit untuk melanjutkan untuk dicarikan partner lain. Terkait alokasi, pengembangan industri metanol amonia di kawasan Bintuni dan Pakpak dan terkait dengan pengadaan lahan," pungkas Airlangga.
(Zuhirna Wulan Dilla)