4 Fakta Tenaga Honorer Tak Kena PHK, Tetap Kerja hingga 2024

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah disahkan dalam sidang Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2023-2024. Adapun isi dari rancangan tersebut menyatakan bahwa tenaga honorer atau non ASN tidak boleh di PHK.

Tenaga honorer masih bisa bekerja hingga sampai akhir 2024. Kabar baik tersebut membuat setiap non ASN menjadi bersyukur dan senang.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, terkait dengan honorer atau Non ASN, pemerintah akan membuat lebih rigid dalam aturan ini. Sehingga Anas berharap Non ASN dapat terus bekerja.

Berikut Okezone merangkum fakta menarik Tenaga Honorer Tetap Kerja sampai 2024.

1. Putusan dari DPR RI

DPR RI sepakat mengesahkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi UU.

Kesepakatan itu, diambil dalam pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dari putusan tersebut berisikan pemberian insentif khusus bagi ASN yang berada di daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

2. Penataan Tenaga Honorer

Pemerintah sedang menyusun ketentuan mengenai perluasan skema dan mekanisme kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sehingga bisa menjadi salah satu opsi dalam penataan tenaga honorer.

“Ada lebih dari 2,3 juta tenaga non-ASN, kalau kita normatif, maka mereka tidak lagi bekerja November 2023. Disahkannya RUU ini memastikan semuanya aman dan tetap bekerja. Istilahnya, kita amankan dulu agar bisa terus bekerja,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas.

3. Insentif ASN 3 T

Untuk ASN yang berada di daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) memiliki insentif khusus yakni cepat naik pangkat dibandingkan ASN di wilayah ibu kota. Hal ini dalam rangka pemerataan mobilitas talenta. Sebab selama ini ada lebih dari 100 ribu formasi di 3T yang kosong. Sebelumnya daerah seperti di Maluku, Papua banyak yang tidak terisi karena tidak ada tantangan dan intensif khusus.

4. Harapan Pemerintah

Pemerintah dan DPR berharap bahwa agar pendapatan tenaga non-ASN tidak menurun akibat adanya penataan, sehingga tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)