MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA – Program hilirisasi pemerintah dituding hanya menguntungkan pihak asing. Menjawab hal tersebut, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hilirisasi adalah salah satu kata kunci untuk mendorong Indonesia yang saat ini berstatus negara berkembang menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita di atas USD10 ribu dolar.
Menurutnya, hilirisasi tidak hanya dimaknai pada satu sektor saja sebab bicara green energy maka termasuk green industry dan hampir seluruh dunia melakukan hal yang sama. Dia pun buka suara mengenai kritikan ekonom yang menyebutkan bahwa hilirisisasi hanya dimanfaatkan oleh asing dan bukan orang Indonesia.
Bahlil pun menyinggung perbankan nasional yang menurutnya masih enggan membiayai pembangunan industri pertambangan.
Dikatakan Bahlil, sejatinya Izin Usaha Pertambangan (IUP) 80 persen nikel dimiliki oleh orang Indonesia, bukan asing. Namun diakuinya, industri semleternya memang dimiliki oleh asing sebab hanya bank asing yang mau mendukung proyek tersebut.
Padahal, di saat bersamaan IRR untuk membangun smelter nikel itu titik impasnya (break event poin/BEP) hanya 5 sampai 6 tahun dari investasi smelter tersebut.
"Nah pertanyaan saya kenapa perbankan tidak mau melihat ini? Perbankan hanya mau lihat kredit stan by long, padahal ini sangat bagus sekali, mana ada investasi bisnis hanya 5 sampai 6 tahun break even point?," jelasnya.
Jadi, lanjutnya, yang ingin disampaikan ke senior, ke para pemikir ekonom hebat yang mengatakan bahwa hasil devisa hilirisasi lebih banyak dimanfaatkan oleh asing ini menurutnya ada benar dan tidak benarnya.
"Yang benarnya karena dia harus kembalikan utang dan bunga karena kredit semua kredit luar negeri tetapi untuk keuangan dan semuanya masuk Indonesia," jelasnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Bahlil pun menyarankan harus adanya kolaborasi antarab perbankan nasional dengan investor nasional untuk membangun industri strategi seperti ini.
"Karena itu oportunity bagus sekali," tukasnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)