MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Kegagalan tata kelola dan tindak pidana korupsi di internal beberapa BUMN kembali disorot.
Hal itu karena dikhawatirkan merambat ke BUMN lainnya. Karena itu, penerapan tata kelola dan manajemen risiko secara komprehensif wajib dilakukan.
BACA JUGA:
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mewanti-wanti kasus PT Jiwasraya (Persero), PT Garuda Indonesia Tbk, dan PT Waskita Karya Tbk, kembali terjadi di perusahaan negara lainnya.
Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pihaknya menempatkan BUMN strategis di luar sektor keuangan agar menerapkan manajemen risiko. Salah satunya dengan menempatkan menempatkan adanya Direktur Manajemen Risiko.
BACA JUGA:
Tiko menyebut Direktur Manajemen Risiko bertugas memastikan bahwa BUMN dalam pertumbuhannya bisa terkendali baik strategi bisnis, penerapan keuangannya, maupun operasinya.
"Semuanya risikonya terjaga sangat baik sehingga tidak terjadi lagi failure (kegagalan) seperti Jiwasraya, seperti Garuda, seperti Waskita, tidak terulang lagi," ujar Tiko saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (7/11/2023).
Kementerian BUMN, lanjut dia, meminta agar perusahaan menjalankan bisnis dengan hati-hati, mitigasi risiko yang lengkap, dan dengan linca menghadapi berbagai faktor-faktor internal maupun external.
Sebagai hasil akhir Kementerian BUMN menginginkan dalam 5-10 tahun ke depan, bukan hanya lima BUMN bisa masuk di dalam Forbes atau Fortune, namun ada 10-12 perusahaan yang bisa berada di posisi tersebut.
BACA JUGA:
"Saat kita di tier dua, ada perusahaan seperti MIND ID, seperti IFG, seperti holding yang lain-lain, yang kita harapkan seperti Pelindo, yang diharapkan jadi nantinya second tier company akan masuk ke dalam Forbes and Fortune List di masa depan," lanjutnya.
"Nah untuk itu semua, apa saja tantangan yang kita hadapi ke depan? yang mengharuskan adanya agility dan kemampuan kita untuk merancang masa depan kita sendiri," pungkasnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)