Skema Power Wheeling Bisa Jadi Beban Tambahan PLN, Ini Penjelasannya

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membuka opsi penerapan power wheeling yang dinilai dapat mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan. Skema ini bakal dibahas pemerintah dalam rapat kerja dengan DPR.

Padahal pada awal 2023, pemerintah telah bersepakat untuk tidak memasukkan power wheeling dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBT) yang diserahkan ke DPR untuk dibahas.

 BACA JUGA:

Menanggapi hal ini, pengamat energi Sofyano Zakaria menilai wacana untuk memasukkan skema power wheeling atau pemanfaatan bersama jaringan transmisi listrik PLN oleh swasta, bisa membuat PLN menanggung beban tambahan yang semakin berat.

“Karenanya power wheeling harus ditolak dan pemerintah perlu mendorong penuh agar PLN sebagai BUMN mampu menguasai sepenuhnya bisnis listrik di negeri ini,” kata Sofyano dalam keterangan di Jakarta, Minggu (19/11/2023).

 BACA JUGA:

Menurutnya power wheeling lebih merupakan alat bisnis pihak non BUMN yang memanfaatkan jaringan listrik atau fasilitas yang dibangun dengan modal PLN.

Adanya keinginan perlunya power wheeling diatur dalam undang-undang perlu pertimbangan yang matang. Keinginan tersebut seharusnya tidak untuk memenuhi kepentingan bisnis saja, tetapi harus demi kepentingan rakyat banyak dan keberadaan BUMN harus ditempatkan pada porsi yang utama.