Sri Lanka Capai Kesepakatan Restrukturisasi Utang Rp92 Triliun

JAKARTA - Sri Lanka telah mencapai kesepakatan secara prinsip dengan para debitur seperti China, untuk merestrukturisasi utang USD6 miliar (setara Rp92 triliun) dan membuka pendanaan dari IMF sebagai dana talangan.

Seperti diketahui, Sri Lanka gagal membayar utang sebesar USD46 juta pada April tahun lalu setelah mengalami kekurangan mata uang asing untuk membayar impor bahkan untuk sejumlah komoditas paling penting, yang menimbulkan penderitaan hidup untuk negara kepulauan dengan 22 juta penduduk itu.

Kementerian Keuangan Sri Lanka menyampaikan kesepakatan restrukturisasi utang termasuk kombinasi dari memperpanjang tenor dan pengurangan bunga terhadap sekitar USD5,9 miliar pinjaman bilateral yang telah diberikan kepada negara di Asia Selatan yang kekurangan uang itu.

“Kesepakatan ini memberikan tonggak kunci bagi Sri Lanka dalam upaya yang sedang berlangsung untuk mencapai kesinambungan pinjaman publik dan untuk mendorong pemulihan ekonomi,” kata Sekretaris Kementerian Keuangan Mahinda Siriwardana, dikutip dari VOA Indonesia, Kamis (30/11/2023).

Sri Lanka juga telah mendapatkan paket dana talangan USD2,9 miliar untuk empat tahun dari IMF. Dana ini bertujuan agar Kolombo memastikan kesinambungan pinjaman selaras dengan target-target yang telah disetujui.

Meski begitu, penyerahan dari angsuran pinjaman kedua sebesar USD330 juta telah ditunda sejak September, berkaitan dengan keterlambatan pembuatan kesepakatan dengan pada pemberi kredit asing.

China yang juga pemberi pinjaman bilateral tunggal bagi Sri Lanka, telah menolak untuk memotong pinjaman negara itu dan lebih menawarkan untuk memperpanjang waktu pinjaman dan menurunkan suku bunganya.

Otoritas keuangan di Kolombo telah secara dramatis menaikkan pajak dan memotong subsidi konsumen secara dalam jumlah besar untuk memperbaiki keuangan negara itu yang hancur, sejalan dengan rencana penyelematan dari IMF.

Adapun kreditur terakhir yang berbasis di Washington ini telah mencatat penurunan infasi cepat Sri Lanka dari 70% pada September tahun lalu menjadi hanya 1,3% pada September tahun ini.

Tetapi IMF juga memperingatkan bahwa pemulihan ekonomi penuh Sri Lanka belum terjamin. Di puncak krisis ekonomi tahun lalu, kerusuhan sipil selama berbulan-bulan telah memaksa penggulingan mantan presiden Gotabaya Rajapaksa ketika para demonstran menyerbu kediamannya.

(Feby Novalius)