Duh, Dana Pensiun BUMN Tidak Dikelola Ahli Keuangan dan Investasi

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan dana pensiun (dapen) BUMN bukan hanya soal imbal hasil (return), tapi harus didasarkan pada tata kelola investasi dan keamanan yang sesuai dengan prinsip good corporate governance (GCG).

Sebab para pensiunan pasti mengharapkan keamanan atas dana yang diinvestasikan di BUMN. Karena anggaran tersebut akan digunakan di masa tua mereka nantinya.

“Tapi sinergi policy management, investasinya, apa segala macem, harus GCG, karena pensiunan ini mengharapkan keamanan, bukan hanya return yang besar untuk hanya goreng-goreng saham,” ucap Erick kepada wartawan, ditulis Rabu (20/12/2023).

Manajemen keuangan dapen pun harus diisi orang-orang yang ahli dalam keuangan dan investasi. Saat ini dapen BUMN justru dikelola oleh para pensiunan yang tidak ahli di bidang tersebut.

“Dan saya nge-push manajemen keuangan dapen harus orang yang ngerti mengenai keuangan, bukan pensiunan. Mereka pensiunan sebagai perwakilan mengawasi boleh, tapi kalau tidak expert-nya jangan,” paparnya.

Kementerian BUMN juga menilai dapen perusahaan pelat merah butuh tambahan modal alias top up belasan triliun rupiah. Sumber anggaran nantinya berasal dari masing-masing perseroan selaku pemilik dapen.

Erick Thohir mengatakan tambahan modal diperlukan untuk menyelesaikan dapen yang bermasalah saat ini. Proses top up pun membutuhkan waktu 2-3 tahun, bahkan lebih dari itu.