Bendahara Negara itu menambahkan, belanja perlinsos sengaja dijaga pada level yang cukup tinggi, karena masyarakat rentan belum sepenuhnya pulih dari efek pandemi COVID-19. Terlebih, sepanjang 2023, masyarakat juga menghadapi dinamika dari harga komoditas, utamanya komoditas beras.
“Makanya kita melakukan beberapa penebalan bantuan sosial,” kata Menkeu seperti dilansir Antara.
Dia menjelaskan pula bahwa kinerja anggaran perlinsos dilaksanakan melalui belanja pemerintah pusat (BPP) serta transfer ke daerah (TKD).
BPP disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp159,6 triliun, serta belanja non-K/L Rp269,1 triliun.
Belanja K/L di antaranya untuk penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp28,1 triliun, bantuan Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM senilai Rp44,5 triliun, serta bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM sebesar Rp7,5 triliun.
Sementara belanja non-K/L digunakan untuk subsidi BBM Rp21,3 triliun, subsidi listrik Rp68,7 triliun, subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) Rp40,9 triliun, dan bantuan pangan Rp7,8 triliun.
Adapun penyaluran melalui TKD digunakan untuk pemberian BLT desa emilia Rp10,4 triliun yang disalurkan kepada 2,9 juta keluarga.
(Dani Jumadil Akhir)