Sri Mulyani Pilih Netral di Pemilu 2024

JAKARTA - Menteri diizinkan untuk berkampanye atau berikan dukungan politik. Hak tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meski demikian, izin tersebut tidak diindahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani dengan tegas menyerukan dan berpesan ke jajaran untuk tetap waspada dalam menghadapi kontestasi politik jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Tahun Pemilu jaga sikap kita, netralitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keharusan. Anda bisa punya preferensi apa saja lakukan pada saat anda di kotak suara. Itu adalah value yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang undang dan diatur oleh tata krama," kata Sri Mulyani dalam keterangannya, Sabtu (27/1/2024).

Pada 2024 ini, menurut Sri Mulyani, dunia masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak mudah. Oleh sebab itu Sri menilai reformasi dan evaluasi di dalam kepabeanan dan cukai harus terus dilakukan.

“Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang ada di dalam Lingkungan Kementerian Keuangan adalah pengelola keuangan negara yang memiliki 4 tugas khusus, yaitu trade facilitator, industrial assistance, community protector, revenue collector - Ini harus terus menerus dilakukan kalibrasi,” jelas Sri

Menkeu Sri Mulyani juga mengimbau untuk kembali menghidupkan semangat leadership, ownership, dan ketahanan kepada seluruh jajaran bea dan cukai. Hal tersebut dinilai penting untuk menghadapi ketidakpastian situasi dunia akibat tensi geopolitik yang menguat.

Selain itu, dia pun mengimbau jajaran bea dan cukai memperhatikan sejumlah isu penting lainnya, seperti climate change, digitalisasi, dan pertumbuhan demografi Indonesia.

Menurutnya, hal-hal tersebut berkaitan dengan perjalanan Indonesia untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap menuju Indonesia maju.

Baca selengkapnya: Beda dengan Jokowi, Sri Mulyani: Netralitas Itu Keharusan

(Feby Novalius)